Lewati ke konten
Bandung, Matainvestigasi.com – Seiring meningkatnya tuntutan pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus bersikap proaktif dan antisipatif, Selasa (14/12).
Hal itu dilontarkan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada acara Gelar Pengawasan Inspektorat Kota Bandung tahun 2021 di Savoy Homman Hotel.
“Jajaran birokrasi harus mengikuti perkembangan zaman, mampu mengambil keputusan secara cepat, responsif dan efisien. Ini guna mendukung terwujudnya birokrasi yang menjadi target reformasi birokrasi tahun 2025,” tuturnya
Birokrasi dinamis, menurut Yana, harus mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Setidaknya mampu mengoptimalkan teknologi informatika dan menjaga konsistensi kolaborasi dengan stakeholders terkait.
“Untuk menjamin tercapainya tujuan itu, peran inspektorat begitu penting, yakni sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab membandingkan pelaksanaan setiap program dan kegiatan setiap perangkat daerah dengan standar kerja,” ujar Yana.
Dengan gelar pengawasan tahun ini, Yana berharap, inspektorat mampu meningkatkan kompetensi dan lebih siap mengawal kinerja perangkat daerah.
“Tantangan kali ini bisa diatasi dengan perbaikan kualitas APIP. Khususnya melalui peningkatan kemapuan beradaptasi, keahlian, perbaikan tata kelola resiko dan menajemen resiko yang lebih baik,” tutur Yana.
“Sejalan dengan itu, APIP juga harus menjalankan prosedur dan pelaksanaan audit terkini agar akuntabilitas tetap terjaga,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Inspektur Kota Bandung, Fajar Kurniawan mengatakan, misi kedua Kota Bandung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih.
Tujuannya meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas birokrasi serta meningkatnya penyelenggaraan APIP.
“Perkembangan APIP, menetapkan jati diri sebagai konsultan, auditor berusaha mencari akar permasalahan. Mengidentifikasi akibat juga rekomendasi yang berusaha menghilangkan unsur penyebab dan meminimalkan akibat, agar dapat mejalankan operasinya dengan lebih efektif, efisien dan ekonomis,” kata Fajar.
Sementara itu, Koordintor Pengawasan BPKP Perwakilan Jawa Barat, Jaya Rahmad menyampaikan, perlu adanya pengendalian dalam lingkungan dan budaya risiko seperti penegakan integritas dan nilai etika juga komitmen terhadap kompetensi.
“Maka diperlukan struktur organisasi yang seusai kebutuhan serta perwujudan peran APIP efektif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait,” jelasnya. (Red)
