Lewati ke konten
Jakarta, Matainvestigasi.com – Staff Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, perkataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebutkan bahwa orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan, telah melukai para pegawai Kemenkeu, Selasa (13/12).
Yustinus menyayangkan atas perkataan yang dilontarkan oleh Bupati Meranti itu.
Sebab di tengah situasi perekonomian dunia saat ini seharusnya dibutuhkan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Jadi pernyataan itu memang tidak tepat, kami sesalkan dan tentu melukai para pegawai Kemenkeu,” ujar Yustinus kepada awak media di Kompleks DPR, Senin 12 Desember 2022.
Yustinus menegaskan, Kemenkeu menolak keras atas pernyataan yang dilontarkan oleh Adil dikarenakan apa yang dilakukan Kemenkeu justru terus mendorong agar daerah semakin kuat.
“Data Kemenkeu untuk alokasi DBH Migas itu berdasarkan data resmi Kementerian ESDM, jadi menurut Kementerian ESDM memang terjadi penurunan sebagai basis 2023 dan 2022. Jadi kalau sebelumnya itu di atas 2 juta barel lalu menjadi sekitar 1,9 juta barel,” jelasnya.
Adapun untuk keluhan Bupati Meranti yang mengatakan bahwa dana bagi hasil (DBH) migas menurun, itu dikarenakan dampak dari lifting yang menurun.
“Intinya basisnya tetap US$100 per barel untuk konversi tiap barelnya tetapi yang berbeda itu jumlah liftingnya dan kita pakai angka dari Kementerian ESDM yang merupakan data resmi. Termasuk itu juga data dari SKK Migas jadi mungkin di sini perlu duduk bersama, data yang diperoleh Pak Bupati itu dari mana lalu silahkan kalau mau dikroscek dengan data Kemen ESDM,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil meluapkan emosinya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman.
Bahkan pada kesempatan itu, Adil sempat mempertanyakan orang di Kementerian Keuangan apakah berisi iblis atau setan.
Muhammad Adil turut mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.
Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8.000 per barel minyak.
Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima.
Kemudian, Adil menyebutkan bahwa dirinya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukannya audiensi secara langsung.
Namun, dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online.
“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online,” ucapnya.
Selanjutnya, Adil pun menjelaskan pada 2022 ini DBH minyak mendapatkan Rp 114 miliar.
Namun, waktu itu hitungannya 60 dolar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya.
Sementara itu, pada 2023 kata dia, pembahasan APBD naik setelah mengikuti nota pidato Presiden Jokowi.
Adil menyebutkan, pada saat itu hitungannya 1 barel 100 dolar.
Kemudian, Adil pada saat mengikuti rapat bersama Kemenkeu dia tidak bisa menyampaikan keluhannya.
Setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dolar per barel.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar per barel,” tutur dia.
Dia pun mengaku sudah menghadiri sebuah agenda di Kota Bandung yang rencananya juga dihadiri oleh Sri Mulyani.
Namun, ia pun menyebutkan bahwa dirinya tak kunjung bisa bertemu dengan Sri Mulyani dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,”ungkapnya.
(Red/Viva)
