Kabid Distaru Semarang Kurang Paham Perda, Dengan Satpol PP Hanya Kurang Komunikasi

Semarang, Matainvestigasi.com – Tanggapan Kasat Pol PP Kota Semarang perihal pemasangan iklan/reklame yang jelas dipasang ditempat fasilitas umum seperti tiang listrik dan pohon, pihaknya tidak pernah ada pemberitahuan dari dinas terkait, Selasa (07/03).

Saat dikonfirmasi Ismet Adipradana Kabid Distaru (Dinas Tata Ruang) kota Semarang yang beralamat di komplek balaikota Semarang Jl. Pemuda No. 148 Senin 6 Maret 2023. sekira pukul 11.30 Wib dan berhasil ketemu sekira pukul 16.00 Wib.

Dirinya mengatakan, “Kami hanya kurang komunikasi saja tepatnya mas dengan Satpol PP, bukan kurang harmonis, jujur saya pun baru berjalan lima bulan tugas disini, “ungkapnya.

“Untuk pemasangan iklan atau reklame yang dipasang di pohon atau tiang listrik, jelas itu pelanggaran, dan kami anggap pemberitahuan dari mas ini adalah sebuah laporan masyarakat juga.

Maka kamipun, lanjutnya, akan segera bertindak untuk mengamankan dengan cara memotong dan atau membongkar iklan ataureklame tersebut.

Ismet menambahkan, kami hanya mengurusi rekom dan retribusinya saja, untuk perijinan itu adalah kewenangan dari DPMPTSP, dan untuk pajaknya itu kewenangan Bapenda.

“Kalau kami tidak perlu memberitahu secara berlanjut atau berulang-ulang kepada vendor atau agen advertisingnya terkait kalau harus juga diketahui oleh Bapenda agar mereka membayar pajak iklan/nya, biasanya vendor atau agennya sudah mengetahuinya, “ucapnya.

Kisaran berapa tarif retribusi yang kami terapkan perihal periklanan, itu kami tidak dapat menerangkan dikarenakan ada kewenangan di pimpinan kami, yang jelas rumusnya adalah panjang, kali luas ruang bahu jalan, dan kelas-kelas nya, “jelas Ismet.

Jika ada vendor atau agen advertising yang menyebutkan sudah terinclude, saya saja bingung dengan bahasa terinclude itu mas, dan untuk data-data yang sudah mas kirimkan akan kami cek dan akan kami serahkan ke mas apakah mereka sudah terdaftar di rekom kami atau belum, “tegasnya.

“Kami akui bahwa dipihak kami kekurangan personil hingga tidak bisa menjangkau ke pelosok-pelosok seperti apa yang disampaikan melalui pemberitaan, akan tetapi besok kami akan segera cek ke lokasi dan melakukan tugas kami, yaitu jika iklan dipasang dinilai merusak estetika maka akan kami potong serta tertibkan, “paparnya.

Ditanya perihal siapa yang berwenang memberikan sanksi administratif sesuai dengan Perda no 14 tahun 2019,

“Saya kurang paham mas, jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab, akan tetapi setahu saya didalam Perda pun tidak ada sanksi administratif, kami akan bergerak dengan cara turun ke lapangan dan juga menertibkannya, “tutup dia. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *