Kab Semarang, Matainvestigasi.com – Mengacu ke Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang berbunyi Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 1 Januari 2012, Selasa (11/02).
Pada saat Perda mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya Galian C (Tambang Ilegal) di Desa Leyangan Kec Ungaran Timur Kab Semarang Jawa Tengah, team melakukan penyusuran, mencoba mendatangi beberapa lokasi galian C tersebut, Senin 10/04/23.
Menyusuri jalan yang becek karena musim penghujan juga akibat lalu lalang masuknya kendaraan mengangkut Tanah Merah dan batu yang dihasilkan dari tambang. Diduga awal kepemilikan oleh Kades Leyangan, namun saat bertanya salahsatu pekerja tambang mengatakan, “Ini miliknya pak Tyo (Belakangan nama lengkapnya diketahui Prasetyo) dan kalau milik pak Kades (Lurah) dan pak Mudi itu yang sebelah dan sudah dialihkan ke pak Tyo, “ungkapnya seraya menunjuk ke arah galian C yang sudah tidak aktif.
Wanita paruh baya menakai topi caping sedang menyapu tanah-tanah yang berserakan dijalan wilayah Leyangan, arah keluar masuk truk pengangkut tanah hasil galian C juga mengatakan, ” Nggih mas itu miliknya pak Tyo, saya diberikan upah oleh pak Tyo (tidak menyebutkan berapa upahnya).
Dan ketika ditanya apakah dari pemilik tambang tersebut ada koordinasi atau atensi untuk warga,? Ada mas dari pak Tyo ke pertiap RT yang wilayahnya berdekatan dengan galian itu dua juta perbulan, akan tetapi pada saat diberikan kepada warga hanya berbentuk sembako.
“Kalau untuk keluhan ya ada mas, debu, dan juga bising dari lalu lalang truk pengangkut tanah, ya mau apalagi mas, “ucap perempuan paruh baya itu.
Kepala Desa Leyangan Maskuri Boy yang sedang didampingi beberapa perangkat desa menjelaskan, “galian milik pak Prasetyo (Tyo), itu ada ijinnya mas, saya sendiri dulu yang pernah menandatangani untuk perijinannya.
“Diawali dari kabupaten, ESDM, provinsi dan pusat, akan tetapi dari pusat dikembalikan ke provinsi, akhirnya ijinnya dikeluarkan oleh provinsi, “jelasnya.
Jika ada laporan bahwa ada tambang milik kades, itu yang mana, bukan milik kades, itu dulu pada saat dikerjakan oleh saya, diatasnamakan milik warga, akan tetapi diteruskan oleh Tyo, serta PTP dan AP (Ananda Pratama) orang Jakarta, “tambahnya.
“Namun jika bicara dirugikan, jelas kami selaku pemerintahan desa dirugikan, dikarenakan jalanan rusak dan tidak ada perhatian sama sekali, serta tidak adanya pemasukan untuk PAD Desa, saya sangat senang sekali jika ada yang ingin membantu terkait tambang-tambang tersebut, agar ini bisa diselesaikan, “pungkasnya.
Pada saat ditanya berulang-ulang terkait sejauh mana seorang kepala desa mengetahui terkait perijinan tambang, tidak ada jawaban yang dapat memastikan pengetahuan seorang kepala desa terkait ijin tambang atau galian C. (Red)