Harga Kios Pasar Banjaran Cekik Pedagang

Kab Bandung, Matainveatigasi.com – Rencana pembangunan Pasar Banjaran Kabupaten Bandung akan segera dilakukan. PT Bangun Niaga Perkasa (BNP) sudah memasarkan kios-kios kepada para pedagang pasar banjaran, Jum’at (14/07).

Berdasarkan informasi yang terhimpun, para pedagang keberatan dengan harga kios yang di tawarkan PT BNP.

Untuk ukuran kios sendiri bervariasi dari yang terkecil berukuran 2×1 meter dipatok harga sebesar Rp 48 juta sampai dengan Rp  51 juta. Dengan harga dasar per meter sebesar Rp 16 juta sampai dengan Rp 17 juta.

Baca juga;

Kios ukuran 2×2 dipatok dengan harga 70 juta sampai dengan 80 juta. Itu pun tergantung dari posisi kios.

Sedangkan untuk kios dengan ukuran 3×3 PT BNP mematok harga kios sebesar Rp 170 juta sampai dengan 180 juta dengan harga dasar per meter Rp 20 juta.

Bagi pedagang pasar yang berminat membeli kios tersebut PT BNP juga menerapkan aturan untuk membayar uang muka sebesar Rp 20 juta sampai dengan Rp 40 juta.

Ketentuan harga yang ditetapkan ini sangat memberatkan para pedagang. Mengingat banyak pedagang yang mengeluh mengalami penurunan pendapatan saat usaha.

Sebelumnya ratusan pedagang yang memilih masih bertahan dan menolak direlokasi mengaku resah dengan pemutusan aliran listrik.

Berdasarkan isu yang beredar pada Sabtu, 15 Juli 2023 akan dilakukan eksekusi pembongkaran yang dilakukan oleh Pemkab Bandung.

Keresahan pedagang Pasar Banjaran ini dipicu oleh keluarnya surat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis 13 Juli 2023 yang menolak eksepsi tergugat.

Bupati Kabupaten Bandung  dan PT.Bangun Niaga Perkasa (PT BNP) merupakan tergugat.

Dalam putusan PTUN No. 37/G/2023/PTUN.BDG, pengadilan menolak gugatan para penggugat.

Meski begitu, para pedagang yang tergabung dalam wadah Kerwappa Kelompok Warga Pasar Banjaran (Kerwappa) rencanannya akan melakukan banding ke tingkat lebih tinggi.

Bendahara Kerwappa Lukmanul Hakim mengatakan, putusan PTUN di tingkat pertama ini, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Apalagi jika masih ada upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi TUN dan kasasi di Mahkamah Agung.

“Jadi sebelum adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ), maka putusan tersebut tidak serta merta dimenangkan oleh Tergugat 1 & Tergugat Intervensi,’’ katanya.

Selain itu, sengketa antara pihak Pemda Kabupaten Bandung dengan pedagang belum ada upaya perdata dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Kab. Bandung.

‘’Pihak tergugat tetap tidak bisa melakukan tindakan semena-semena, hanya karena sudah keluar putusan pengadilan PTUN tingkat pertama,’’ kata dia.

Semenatara itu, pemadaman listrik kios-kios pedagang sudah dilakukan oleh Pemkab Bandung yang lebih memilih bertahan dan menolak untuk direlokasi.

Beberapa hari lalu, sejumlah pedagang melakukan long march mengitari pasar dan melakukan doa bersama di terminal Pasar Banjaran.

Berkembang kabar bahwa Satpol PP akan melakukan eksekusi pada besok Sabtu, 15 Juli 2023.

“Katanya diundur sampai hari Sabtu, tapi bilang Sabtu tapi nggak tahu Sabtu kapan,” katanya.

Kisruh ini sebetulnya sudah dilakukan mediasi bersama Diperindag Kabupaten Bandung.

Akan tetapi upaya Dialog tersebut belum memiliki titik temu. Waktu itu, para pedagang pasar meminta agar Pemkab Bandung memberikan ganti rugi kios yang telah dibangun secara swadaya.

Pembangunan kios secara swadaya dilakukan karena sebelumnnya Pasar Banjaran pernah mengalami kebakaran. Namun upaya bantuan dari pemerintah tidak ada.

Sampai saat ini hampir 80 persen masih ada  pedagang yang masih bertahan. Meskipun area pasar sudah dipagari dengan seng.

Meski begitu, para pedagang masih tetap melakukan aktivitas berjualan seperti biasanya. (Red/JE)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *