Lewati ke konten
Bandung, Matainvestigasi.com – Pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan program makan siang gratis yang digagas calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rabu (28/02).
Eksekusi program ini rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2025 dan dibagi menjadi beberapa tahapan baik dari sisi penerima maupun daerah.
1. Tahapan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan tahap awal program ini akan menyasar pada balita dan ibu hamil di beberapa wilayah.
Selanjutnya program tersebut akan diperluas kepada siswa-siswi SMP, serta daerah yang masih memiliki angka stunting tinggi.
“Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan,” kata Airlangga, dikutip Rabu (28/2/2024). Airlangga menuturkan pemerintah juga sudah menetapkan bahwa anggaran untuk program ini adalah Rp 15.000/anak.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, program makan siang gratis akan didesain untuk tiga skenario. Tiga skenario itu adalah makan siang khusus anak sekolah, lalu makan siang gratis untuk ibu hamil, dan ketiga makan siang gratis untuk balita.
“Jadi ini sedang ada tiga skenario lagi dihitung nih,” kata Amalia.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan program makan siang gratis pada tahap awal akan menyasar daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) dan daerah miskin.
Menurut dia, secara bertahap program ini akan diperluas kepada penerima yang lebih banyak dan daerah lainnya. Dia menargetkan program baru bisa dilaksanakan 100% pada 2029.
2. Penerima
Airlangga mengungkapkan data penerima diambil dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Data tersebut mencakup jumlah ibu hamil hingga balita.
“Ibu hamil itu sudah ada programnya sekarang di Kementerian Kesehatan dan Juga balita ada 22,3 juta jiwa,” kata Airlangga.
Selain itu Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki data anak SD yang bisa diberikan bantuan, yaitu sebanyak 7,7 juta dari program sebelumnya. Begitu juga anak madrasah hingga SMA yang mencapai 12,5 juta.
3. Menu
Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo mengatakan sampai saat ini sebenarnya menu makan siang gratis belum dibahas secara rinci. Meski demikian, Drajad merekomendasikan agar pemerintah pusat hanya bertugas menyediakan anggaran.
Sementara, urusan pelaksanaan di lapangan hingga penentuan menu diserahkan ke masing-masing daerah.
Dia mengilustrasikan pemerintah pusat bertugas mentransfer anggaran makan siang gratis ini kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
Selanjutnya, kata Drajad, pemerintah daerah inilah yang akan berkomunikasi dengan tiap sekolah mengenai menu makanan. Pihak sekolah, kata dia, harus menentukan sendiri menu makanan untuk siswanya.
“Saya pribadi lebih senang negara mengirimkan dana, entah ke pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Nanti mereka yang akan mengatur dengan sekolah, sekolahnya yang mengatur menu, tapi nanti ada standarisasi menu,” tutur dia.
4. Anggaran
Tim Pakar Prabowo dan Gibran mengkalkulasi biaya program prioritas makan siang gratis bagi anak sekolah, balita dan wanita hamil, untuk tahun pertama. Nilainya mencapai Rp 100 triliun – Rp 120 triliun.
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun.
“Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp 100‐ Rp 120 triliun rupiah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran,” kata Budiman.
Menurut Budiman, program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir (langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya) dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional.
Sebagai gambaran dengan mengacu pada komposisi makanan 4 Sehat 5 Sempurna, maka program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
“Karena itu, Prabowo‐Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.
Pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep Collaborative Farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program ini,” paparnya.
Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis. Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini. (Red)
