Lewati ke konten
Bandung, Matainvestigasi.com – Pembangunan proyek gedung pusat kebugaran atau tempat firnes di lingkungan kantor DPRD Jabar menjadi sorotan sejumlah pihak, Rabu (20/11).
Dalam perencanaannya, tempat fitnes atau gedung pusat kebugaraan itu menelan anggaran Rp 5,7 miliar. Hal ini tidak relevan tidak memiliki urgensi atas kondisi perekonomian masyarakat yang tengah menurun.
Menyoroti masalah ini, Ketua Umum LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (PEMUDA) Koswara Hanafi mengaku telah mendatangi Sekretariat DPRD Jawa Barat (Jabar) pada Kamis, (5/9/2024) lalu.
Kedatangannya tersebut ingin menanyakan langsung penjelasan dari sekretarian dewan mengenai alasan dan kepentingannya dibangun tempat pusat kebugaran itu.
Pada kesempatan LSM Pemuda melakukan audensi dengan ditemui langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum Dodi Sukmayana Sekertarian DPRD Jabar.
Hanafi mengatakan, proyek pembangunan tempat fitnes tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas dan tidak memiliki manfaat sama sekali untuk masyarakat.
Menurutnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa, proses tender dilakukan dengan sistem e-puchasing. Hal ini mengidikasikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kepentingan terhadap perusahaan penyedia.
Dalam audensi tersebut sempat memanas karena Dodi Sukmayana tidak paham mengenai teknis pelaksanaan penggunaan anggaran.
Dodi dianggap tidak mengerti dan tidak bisa menempatkan tentang skala prioritas untuk kebutuhan dan pekerjaan yang seharusnya bisa dilaksanakan kemudian.
Menurut Hanafi, dalam penjelasannya Dodi memberikan alasan yang sangat tidak mendasar. Dan tidak bisa melihat pada nilai kebutuhan.
‘’Jadi jawaban itu kami merasa tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dodi,’’ ujar Hanafi.
Hanafi mengatakan, proyek tersebut dibangun diduga ada kepentingan lain dan telah melakukan pemborosan anggaran di tengah kondisin masyarakat yang saat ini sedang mengalami penurunan ekonomi.
Hanafi juga sangat menyayangkan dengan sikap Dodi yang terkesan kurang menanggapi aspirasi yang disampaikan LSM Pemuda itu.
Ketika diberikan penjelasan, Dodi malah sibuk menerima telepon dari pada mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
‘’Ini sama saja tidak memiliki etika dan moral dan terkesan tidak serius menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh LSM Pemuda,” cetus Hanafi.
Hanafi menilai, jika melihat postur APBD Pemprov Jabar saat ini mengalami pengurangan yang disebabkan oleh aturan dana perimbangan ke daerah.
Kondisi ini mengharuskan, agar dalam penggunaan anggaran khususnya belanja modal, harus dilakukan efesiensi. Akan tetapi pada kenyataannya Sekretarian Dewan malah melakukan pemborosan.
Selain itu, masalah kemiskinan dan pengguran juga belum sepenuhnya bisa dituntaskan. Terlebih penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 7,56 persen.
‘’Jabar menempati peringkat 2 penduduk miskin terbanyak di Indonesia,’’ ujarnya.
Untuk itu, pembangunan tempat kebugaran yang dilakukan oleh Sekretariat dewan DPRD Jabar merupakan kebijakan yang tidak memberikan manfaat apapun untuk masyarakat.
Uang sebesar Rp 5,7 miliar hanya dihambur-hamburkan untuk kepentingan orang-orang yang ada di dewan. Sedangkan masyarakat masih kelaparan.
‘’Ini namanya kebijakan tolol, dan sangat jelas telah mencederai nilai-nilai keadilan,’’ ujarnya. (Red)
