CIREBON, MATAINVESTIGASI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti masih kuatnya praktik tengkulak yang membelit kehidupan nelayan di pesisir utara Jawa Barat. Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, menilai pemerintah harus turun tangan memperkuat peran lembaga keuangan agar nelayan tidak lagi terjebak dalam lingkaran utang dan harga jual yang merugikan.
Menurut Bambang, lembaga keuangan seperti perbankan dan koperasi perlu hadir lebih aktif di tengah masyarakat pesisir, terutama di Cirebon dan Indramayu, dua daerah dengan potensi perikanan besar namun kesejahteraan nelayannya belum beranjak signifikan.
“Peranan lembaga keuangan harus diperkuat. Kita ingin nelayan bisa mengakses modal langsung tanpa bergantung pada tengkulak yang selama ini menekan mereka,” tegas Bambang di Cirebon, Sabtu (25/10/2025).
Ia menilai, ketergantungan nelayan terhadap tengkulak bukan hanya soal ekonomi, melainkan persoalan struktural yang sudah mengakar puluhan tahun. Pola lama itu membuat nelayan tak punya posisi tawar di pasar, bahkan seringkali terjebak dalam sistem ijon yang mengekang kebebasan mereka.
“Masalah ini sudah menahun. Pemerintah harus hadir melalui penguatan lembaga keuangan formal agar nelayan punya ruang bergerak dan kesempatan untuk berkembang,” ujarnya.
Bambang menilai, potensi perikanan di Jawa Barat sejatinya luar biasa besar. Namun, pengelolaan yang belum optimal, minimnya infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pelelangan ikan, serta persoalan lingkungan laut yang tercemar limbah membuat sektor ini belum menjadi penggerak ekonomi daerah sebagaimana mestinya.
“Masalah di laut bukan hanya soal jaring dan kapal. Limbah yang mencemari laut pun turut mengancam kehidupan biota dan mata pencaharian nelayan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah—pusat, provinsi, dan kabupaten/kota—untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang berkelanjutan. DPRD Jabar, kata Bambang, siap mendorong kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil agar sektor perikanan tidak hanya menyumbang angka produksi, tapi juga kesejahteraan nyata.
Kondisi di lapangan menunjukkan potensi besar itu belum mampu mendongkrak pendapatan daerah. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, produksi perikanan tangkap mencapai 37.660 ton per tahun dengan nilai ekonomi hampir Rp1,2 triliun. Namun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan, dan Pengawasan DKPP Kabupaten Cirebon, Baihaqi, mengungkapkan bahwa aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih minim karena sebagian besar nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapan kepada tengkulak.
“Akibatnya harga ikan dikendalikan oleh pembeli, bukan oleh mekanisme pasar. PAD pun ikut terhambat karena kegiatan lelang tidak berjalan optimal,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan pembentukan pengelola baru TPI agar pelelangan kembali hidup dan mampu memberikan efek berganda bagi ekonomi pesisir.
Bambang menegaskan, DPRD Jabar akan terus mengawal upaya pembenahan sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap langkah kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat pesisir benar-benar dijalankan, bukan hanya berhenti di wacana.
“Kalau sektor ini dibenahi dengan serius, nelayan kita tidak hanya mandiri, tapi bisa jadi kekuatan ekonomi baru di pesisir utara Jawa Barat,” tutupnya.
