BOGOR, MATAINVESTIGASI.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan legalitas pondok pesantren (ponpes) salafi di wilayahnya. Fokus utamanya adalah membantu ponpes mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Perizinan Bangunan Gedung (PBG) agar tetap aman dan terlindungi secara hukum.
Langkah ini penting, mengingat risiko keamanan yang muncul, seperti kasus ambruknya pondok pesantren Al-Khoziny di Jawa Timur, yang menjadi peringatan bagi ponpes salafi di Kabupaten Bogor.
“Mereka sangat keberatan, daripada membayar ratusan juta rupiah untuk mengurus perizinan, lebih baik menambah ruang kelas baru. Ini jadi fokus kami,” ujar Doni Maradona, Jumat (24/10/2025).
Presiden RI Prabowo Subianto melalui pemerintah daerah tengah mendata seluruh bangunan pondok pesantren di Indonesia. Pendataan dilakukan oleh DPKPP dan Dinas PUPR untuk memastikan legalitas bangunan sekaligus mengurangi beban biaya IMB yang selama ini sangat memberatkan pesantren.
Beberapa ponpes mengadukan langsung kepada Doni karena biaya pembuatan IMB bisa mencapai Rp161 juta. “Mayoritas pesantren saat ini belum memiliki IMB karena biayanya terlalu besar. Padahal jika bangunan sudah memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF), biayanya seharusnya lebih ringan,” jelas Doni.
Dengan dukungan DPRD Jabar, upaya ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pondok pesantren salafi untuk memperoleh legalitas hukum, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat kualitas pendidikan di pesantren.
