BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Lonjakan drastis kasus penipuan keuangan digital membuat Jawa Barat berada dalam status “darurat scam”. Pada September 2025 saja, provinsi ini mencatat 6.957 laporan, menjadikannya wilayah dengan angka pengaduan tertinggi secara nasional. Situasi ini mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Jawa Barat.
Anggota Komisi III, Tetep Abdulatip, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya kasus tersebut. Menurutnya, derasnya arus digitalisasi membuat masyarakat semakin rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan daring.
“Ini alarm bahaya. Pemerintah harus segera merespons sebelum korban semakin banyak,” tegas Tetep di Bandung, Kamis (13/11/2025).
Tetep menilai bahwa langkah paling mendesak adalah penguatan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat yang semakin mudah mengakses internet serta produk keuangan digital harus dibekali pemahaman yang memadai agar tidak mudah terjebak penipuan.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan kampanye edukasi yang berkelanjutan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Menurutnya, literasi merupakan langkah preventif paling efektif untuk menekan angka scam yang semakin mengkhawatirkan.
Selain edukasi, Tetep menekankan perlunya regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan. Ia mendesak agar pemerintah daerah menyusun aturan sesuai kewenangannya untuk memberikan perlindungan konkret bagi masyarakat.
“Tidak cukup hanya membentuk aturan. Pelaku scam harus ditindak tegas,” ujarnya.
Maraknya penipuan berkedok investasi atau pinjaman online juga terkait sulitnya akses ke sumber kredit formal. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah memperluas program pembiayaan inklusif, seperti Kredit Mesra dari Bank BJB, yang dinilai lebih aman dan terjangkau untuk masyarakat.
Tetep menegaskan bahwa program kredit harus disertai pelatihan dan pendampingan, bukan sekadar pemberian pinjaman. Menurutnya, tanpa keterampilan, bantuan finansial tidak akan memberikan dampak nyata.
Ia juga menyoroti perlunya menghidupkan kembali Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas dianggap memiliki peran penting dalam merespons cepat laporan masyarakat dan menutup ruang gerak para pelaku.
“Jangan sampai Satgas hanya nama di atas kertas. Harus ada tindakan nyata,” tutupnya.
