BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Suasana ruang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Barat terasa hangat namun serius, Jumat 24 Februari 2024. Hari itu, para tokoh pendidikan agama yang tergabung dalam Forum Madrasah Diniyah Madinah (F-Madinah) datang membawa satu harapan besar: agar madrasah diniyah tak hanya dipuji dalam pidato, tapi benar-benar diakui dan diperjuangkan oleh pemerintah.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, H. Zaini Shofari, didampingi Sekretaris H. Arief Maoshul Affandy dan Bendahara H. Aten Munajat, menerima langsung aspirasi mereka. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan forum menyuarakan kegelisahan yang semakin terasa di tengah masyarakat—banyak anak usia sekolah dasar yang kini tumbuh tanpa bekal pemahaman dasar keagamaan yang kuat.
“Peran madrasah diniyah dan pesantren hari ini menjadi sangat penting, karena di sanalah nilai moral dan spiritual anak dibentuk sejak dini,” ujar salah satu perwakilan forum.
Menanggapi hal itu, Zaini Shofari menegaskan, Fraksi PPP akan menjadi garda terdepan memperjuangkan eksistensi madrasah diniyah di Jawa Barat. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Komisi V DPRD Jabar agar Forum Madinah dapat dikenalkan secara resmi sebagai mitra Kementerian Agama (Kemenag).
“Fraksi PPP menyambut baik keberadaan Forum Madinah. Kami ingin forum ini menjadi wadah resmi yang bisa bersinergi dengan Kemenag dalam memperkuat madrasah diniyah di Jawa Barat,” ujar Zaini.
Lebih jauh, PPP juga mendorong kebijakan pendidikan yang lebih ramah terhadap kebutuhan spiritual anak. Salah satunya dengan opsi penyesuaian waktu belajar lima atau enam hari sekolah, agar siswa masih memiliki kesempatan mengikuti pendidikan nonformal di madrasah diniyah pada sore hari.
Tak berhenti di situ, PPP menilai pesantren dan madrasah diniyah juga bisa menjadi alternatif pembinaan bagi anak-anak bermasalah. Bukan tempat hukuman disiplin, melainkan ruang rehabilitasi moral dan karakter.
“Kami ingin pemerintah memandang lembaga keagamaan bukan sekadar pelengkap, tetapi solusi. Pendidikan di madrasah diniyah bisa menjadi tempat penyembuhan perilaku, bukan sekadar hukuman,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi PPP, H. Aten Munajat, menegaskan pihaknya akan terus mengawal agar gagasan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat.
Menurutnya, pendekatan terhadap anak-anak bermasalah harus menempatkan kepentingan terbaik bagi mereka, bukan dengan cara menghukum, tapi mendidik dengan pendekatan psikologis, spiritual, dan moral yang seimbang.
“Pesantren dan madrasah diniyah sudah memiliki pola itu. Kami juga mendorong agar Kemenag mempermudah proses perizinan bagi madrasah diniyah, meskipun kewenangan itu berada di pusat. Harapan kami, usulan ini bisa direspons positif demi masa depan pendidikan karakter anak bangsa,” ujar Aten.
Dengan komitmen ini, Fraksi PPP ingin memastikan bahwa perjuangan pendidikan keagamaan tidak berhenti di ruang sidang, melainkan sampai ke akar masyarakat — tempat anak-anak belajar mengenal nilai, iman, dan akhlak.
