Bandung, Matainvestigasi.com – Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat ( Pemdaprov Jabar ) saat ini masih menggodok relokasi anggaran dengan mengalihkan belanja yang tidak penting dan memiliki manfaat untuk masyarakat. Rabu, 14 Mei 2025.
Gebernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan hasil efesiensi anggaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai Rp 6 Triliun.
Meski begitu, Dedi memastikan efesiensi ini tidak akan mengorbankan pelayanan publik, efesiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak produktif seperti perjalanan dinas, studi banding ke luar negeri dan seminar-seminar.
‘’Jadi hasil dari efesiensi ini nantinya akan dipergunakan untuk membangun infrastruktur jalan, sekolah baru, layanan kesehatan, rutilahu, beasiswa dan lainnya,’’ ujar Dedi dalam keterangannya, dikutip, Selasa, (18/03/2025).
Efesiensi Anggaran juga akan dipergunakan untuk penanggulangan bencana, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor, Banjir di Bekasi dan Sukabumi, sumedang, Kabupaten Bandung dan wilayah lainnya di Jawa Barat.
Untuk penanganan bencana ini, realisasi anggaran akan cepat disalurkan, tanpa harus menunggu penetapan APBD perubahan. Sehingga untuk payung hukumnya cukup berdasarka Peraturan Gubernur.
“Jadi kami cukup melakukan pergeseran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Jadi tidak perlu menunggu perubahan (APBD Perubahan.red),” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, sejauh ini pihaknya terus intens melakukan pembahasan relokasi anggaran.
Menurutnya, pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( TAPD ) maupun DPRD Jabar. Untuk anggaran yang tidak bisa digeser akan dialokasikan pada APBD Perubahan.
“ Nah untuk pergeseran ini akan dititik beratkan pada program yang sesuai visi-misi Gubernur. Termasuk penanganan bencana alam,” katanya.
Herman menyebutkan, penetapan untuk relokasi anggaran ini akan dilakukan pada 19 Maret 2025 setelah melakukan konsultasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan.
“Kami sudah dua kali, dan Jabar termasuk Pemerintah Daerah yang proaktif konsultasi,” cetus Herman.
Hasil dari efesiensi anggaran nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya mendesak misalnya untuk penanggulangan bencana dan program-program jelang lebaran.
Pihaknya juga akan memberikan stimulus untuk masyarakat, seperti pemberian subsidi untuk transportasi dan tata kelola arus mudik. Hal ini dilakukan agar dalam arus mudik nanti tidak terjadi kemacetan.
“Di simpul-simpul macet itu biasanya kan ada kusir delman, tukang becak, dan sejenisnya. Itu diberi stimulus agar mengurangi aktivitas tapi ada perhatian dari pemerintah. Jadi bisa kurangi kemacetan,” tutur Herman.
Selain itu, anggaran juga alkan dialokasikan untuk normalisasi sungaidi Jawa Barat yang merupakan antisipasi penanggualangan bencana banjir. Anggaran ini akan ada pada Dinas Sumber Daya Air (DSDA).
‘’Hal terpenting yang menjadi catatan adalah anggaran ini akan dikawal oleh inspektorat yang melakukan pengawasan agar penggunaannya bisa lebih ketat yang diawali dengan perencanaan,’’ tutup Herman. (Red)
