BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, M Romli, menyoroti wacana penyertaan modal senilai Rp 150 miliar untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, pada 2026. Menurut Romli, rencana ini berpotensi mematahkan keinginan Pemerintah Kota Bandung yang ingin bandara kembali beroperasi di Husein Sastranegara.
Romli menegaskan pentingnya pembahasan serius antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya antara Wali Kota Bandung, M Farhan, dan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, terkait pola operasional kedua bandara.
“Kedua bandara ini kalau bisa (operasi) seperti apa polanya. Sampai saat ini saja, BIJB itu memang tampak sepi, maka studi kelayakan terhadap keinginan BIJB untuk penyertaan modal itu seperti apa nanti. Jangan sampai hanya sekedar studi kelayakan. Jadi, pemda harus benar-benar jangan terulang dan terulang hanya sekedar untuk menutup lubang, sedangkan BIJB tak berkembang dengan baik,” ucap Romli, Kamis (23/10/2025).
Romli berharap pengelolaan BIJB bisa berjalan optimal, bukan hanya bergerak pasif, tetapi “melompat” maju, mengingat uang rakyat yang telah diinvestasikan di bandara ini sudah mencapai triliunan rupiah.
“Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang mubazir loh. Artinya, kami pun turut bertanggung jawab atas mandeknya BIJB,” tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung, M Farhan, sempat mengajukan konsep dwi bandara atau pengoperasian bersama Bandara Husein Sastranegara dan BIJB. Usulan ini pernah disampaikan di hadapan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Saeful Huda, serta jajaran Komisi V dan Sekda Jabar, Herman Suryatman, saat kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI di Gedung Sate, Jumat (3/10/2025).
Dengan sorotan DPRD Jabar ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah serta pengelola bandara bisa semakin baik, sehingga investasi besar di BIJB tidak terbuang sia-sia dan kedua bandara dapat berfungsi maksimal bagi masyarakat.
