DPRD Jabar Ikut Tegaskan: Turunnya Harga Pupuk Jadi Angin Segar Petani

BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – DPRD Jawa Barat ikut merasakan kegembiraan petani. Keputusan pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen mulai Rabu (20/10/2025) disambut hangat sebagai langkah berani meringankan beban petani dan memperkuat sektor pertanian.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, menegaskan bahwa DPRD Jabar memberikan apresiasi tinggi atas keputusan bersejarah ini. “Kami menyambut baik dan memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian. Kebijakan ini benar-benar memberi napas baru bagi petani di Jawa Barat,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Arief menyebut ada tiga dampak positif dari penurunan harga pupuk. Pertama, biaya produksi petani bisa ditekan. Dengan harga urea Rp1.800/kg dan NPK Rp1.840/kg, petani bisa menekan biaya tanam dan memperluas lahan produksi. “Ini akan membangkitkan semangat petani untuk lebih produktif,” tambahnya.

Dampak kedua, kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan harga pupuk lebih terjangkau, petani dapat menggunakan pupuk sesuai dosis anjuran sehingga hasil panen meningkat dan target swasembada pangan lebih realistis dicapai.

Dampak ketiga adalah reformasi tata kelola industri pupuk yang lebih efisien. Penurunan harga dicapai tanpa menambah beban APBN, melalui efisiensi rantai pasok dan modernisasi BUMN produsen pupuk. Skema subsidi berbasis efisiensi bahan baku mendorong industri pupuk bekerja lebih profesional.

Meski optimistis, Arief menekankan dua hal penting agar kebijakan ini benar-benar dirasakan petani: pengawasan distribusi dan harga harus ketat, serta ketersediaan pupuk di lapangan harus sesuai kebutuhan petani. “Harga murah tidak akan berguna jika pupuk langka. Sistem Kartu Tani harus berjalan lancar dan data penerima akurat,” tegasnya.

Arief menutup dengan harapan besar bagi sektor pertanian Jawa Barat. “Kebijakan ini menjadi momentum untuk membangun pertanian yang lebih kuat, berdaulat, dan berkelanjutan. DPRD Jabar akan terus mengawal implementasinya agar benar-benar menjadi berkah bagi petani, sekaligus mengokohkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” pungkasnya.