BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memastikan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 tidak akan berhenti di atas kertas.
Sejak akhir September 2025, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat intens membahas rancangan kebijakan fiskal ini—sebuah tahapan strategis dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang akan menentukan arah pembangunan Jawa Barat ke depan.
Rapat-rapat yang digelar di Gedung DPRD Jabar berlangsung dinamis. Komisi-komisi DPRD menyoroti berbagai aspek penting: mulai dari penyesuaian arah kebijakan anggaran, optimalisasi aset daerah, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efisiensi belanja agar setiap anggaran berdampak langsung pada masyarakat.
Anggota DPRD Jabar Andhika Surya Gumilar menilai, pembahasan KUA-PPAS 2026 bukan sekadar proses administratif, melainkan ujian keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Kebijakan fiskal 2026 tidak cukup hanya berorientasi pada angka. Kita harus pastikan setiap program menyentuh langsung kehidupan warga,” ujar Andhika saat ditemui di Bandung, Rabu (23/10/2025).
Pertama, prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan fundamental warga Jawa Barat.
Kedua, penguatan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang harus memiliki rencana bisnis konkret, bukan sekadar laporan administratif.
Ketiga, efisiensi anggaran yang dimaknai sebagai pengalokasian dana secara tepat sasaran, bukan sekadar pemangkasan.
Keempat, transparansi dan partisipasi publik agar masyarakat ikut mengawal arah kebijakan fiskal sejak tahap perencanaan.
“Efisiensi tidak boleh berarti pengurangan pelayanan publik. Justru, kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegasnya.
DPRD Jabar juga menyoroti pentingnya penyesuaian target pendapatan dan belanja agar tetap realistis di tengah gejolak ekonomi nasional. Menurut Andhika, pembangunan tahun 2026 harus diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, dan ekonomi berbasis potensi lokal.
Dengan komitmen yang sama, DPRD Jabar menegaskan akan mengawal pembahasan hingga penetapan KUA-PPAS 2026, demi memastikan kebijakan fiskal provinsi benar-benar menjadi alat pembangunan yang efektif, transparan, dan berpihak pada rakyat.
