BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.Pol, menilai peningkatan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi langkah krusial dalam menekan angka pengangguran di Jawa Barat yang masih relatif tinggi. DPRD Jabar menilai, pendidikan vokasi harus diarahkan untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di pasar kerja internasional.
“Lulusan SMK tidak cukup hanya siap kerja di dalam negeri. Mereka juga harus disiapkan untuk masuk ke pasar kerja global dengan keterampilan yang sesuai standar internasional,” ujar Syahrir.
Ia mengungkapkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat saat ini mencapai 6,77 persen dan menempatkan provinsi ini sebagai yang tertinggi ketiga secara nasional. Dari total 26,29 juta angkatan kerja, sekitar 1,78 juta orang masih belum terserap dunia kerja. Bahkan, Kota Cimahi tercatat sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat, yakni 8,97 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahrir saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri yang digelar Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) bekerja sama dengan Migran Indonesia Asisten (MIA) di Kantor CADISDIK Wilayah III Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Selasa (13/1/2026).
Menurut Syahrir, pembukaan akses kerja ke luar negeri sejalan dengan kebijakan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penciptaan satu juta lapangan kerja luar negeri setiap tahun. Dengan jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 51,1 juta jiwa, kebijakan tersebut dinilai sebagai solusi realistis dalam mengurangi tekanan pasar kerja domestik.
“Kalau peluang kerja di dalam negeri terbatas, maka membuka akses kerja ke luar negeri bagi tenaga terampil menjadi opsi yang rasional,” katanya.
Syahrir juga menyoroti tingginya Upah Minimum Regional (UMR) di kawasan industri Kota dan Kabupaten Bekasi yang berdampak pada relokasi sejumlah pabrik ke daerah lain, khususnya Jawa Tengah. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi mengurangi kesempatan kerja lokal apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Ini realitas yang harus dihadapi. Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya lulusan SMK, harus jadi prioritas,” tegasnya.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Literasi Nasional (GLN) “Gareulis” Jawa Barat, Syahrir menilai sektor pekerja migran formal dapat menjadi alternatif strategis bagi lulusan SMK. Ia mencontohkan adanya program pelatihan ratusan calon tenaga kerja yang dipersiapkan untuk bekerja di Turki.
“Kita sudah punya contoh konkret. Tinggal bagaimana sekolah dan pemangku kepentingan memanfaatkan peluang ini dengan maksimal,” ujarnya.
DPRD Jabar pun mendorong SMK di Jawa Barat agar lebih proaktif menjalin kemitraan dengan APJATI dan MIA, termasuk membuka ruang sosialisasi langsung di sekolah. Dengan kesiapan keterampilan dan mental yang matang, lulusan SMK Jawa Barat diharapkan mampu berkontribusi bagi perekonomian daerah dan nasional melalui pasar kerja global.
