KOTA BANJAR, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menemukan adanya ketidaksesuaian antara bantuan pendidikan yang disalurkan pemerintah dengan kebutuhan riil sekolah saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Kota Banjar. Temuan ini menguatkan indikasi lemahnya sinkronisasi data antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan pemerintah pusat.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan, baik dari reminded Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian, kerap tidak sejalan dengan pengajuan kebutuhan yang diajukan sekolah. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas program SMK Pusat Unggulan (PU).
Menurut Aceng, persoalan utama terletak pada ketidakakuratan data kebutuhan. Ia menegaskan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara valid dan menyeluruh agar distribusi bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi lapangan.
Selain masalah bantuan, Komisi V DPRD Jabar juga menyoroti tingginya beban operasional yang harus ditanggung sekolah kejuruan. Biaya pendidikan vokasi yang menuntut praktik intensif dinilai tidak sebanding dengan sumber anggaran yang tersedia saat ini.
Aceng menjelaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) belum mampu menutup seluruh kebutuhan siswa, terutama untuk pengadaan pakaian praktik dan bahan praktik. Hal tersebut menjadi kendala serius dalam menunjang kualitas pembelajaran di SMK.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V juga mencatat sejumlah persoalan lain yang dihadapi SMKN 2 Kota Banjar, di antaranya keterbatasan ruang belajar serta kekurangan tenaga pengajar yang mendukung implementasi kurikulum SMK Pusat Unggulan.
Komisi V DPRD Jabar mendorong adanya perbaikan pola komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas (KCD), serta pihak sekolah. Sinergi yang solid dinilai menjadi kunci agar berbagai persoalan pendidikan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Kami berharap ke depan komunikasi antar pemangku kepentingan semakin baik, sehingga permasalahan pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan, bisa segera diselesaikan,” tutup Aceng.