BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mulai mendalami secara serius kebijakan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin pembangunan perumahan baru yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut dinilai membawa konsekuensi luas, tidak hanya terhadap sektor properti, tetapi juga terhadap iklim investasi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di daerah.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan bahwa langkah pendalaman dilakukan setelah legislatif menerima banyak masukan dan keluhan dari mitra kerja serta pemangku kepentingan. Keluhan tersebut terutama berkaitan dengan terhentinya proses perizinan pembangunan perumahan di sejumlah kabupaten dan kota.
Rahmat menjelaskan, DPRD Jabar ingin memperoleh gambaran utuh mengenai dampak teknis dan ekonomi dari kebijakan moratorium yang diambil Pemprov Jabar. Di satu sisi, kebijakan tersebut dipahami sebagai langkah antisipasi terhadap risiko bencana banjir dan longsor. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran kebijakan ini dapat menghambat geliat pembangunan dan investasi properti.
“Kita sedang mendalami dampak dari terhentinya perizinan akibat surat edaran gubernur. Banyak mitra yang sudah beberapa kali menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD, sehingga persoalan ini perlu kita bahas secara mendalam,” kata Rahmat di Bandung, Rabu.
Sebagai bagian dari proses evaluasi, Komisi I DPRD Jawa Barat telah menggelar rapat kerja di Kabupaten Bekasi pada Selasa (20/1/2026). Rapat tersebut membahas implementasi kebijakan moratorium di daerah serta kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota dalam menindaklanjuti arahan Pemprov Jabar.
Hasil dari rapat kerja tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Komisi I DPRD Jawa Barat juga telah menjadwalkan rapat kerja lanjutan yang akan digelar di Bandung pada pekan depan. Dalam agenda tersebut, DPRD berencana menghadirkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Menurut Rahmat, rapat lanjutan ini penting untuk mencari titik temu antara kebutuhan mitigasi bencana dan keberlanjutan pembangunan perumahan di Jawa Barat.
“DPRD ingin memastikan mitigasi bencana tetap berjalan, tetapi di saat yang sama pembangunan dan investasi tidak berhenti total. Kita mencari solusi yang seimbang,” ujarnya.
DPRD Jawa Barat berharap hasil evaluasi yang dilakukan Komisi I dapat memberikan kejelasan arah kebijakan, kepastian hukum bagi pelaku usaha perumahan, serta menjaga tata ruang wilayah Jawa Barat agar lebih aman dan berkelanjutan ke depan.
