BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan perannya dalam penanganan bencana daerah. Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Hj. Sri Dewi Anggraini, turun langsung ke lokasi bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2026).
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai bentuk respons cepat pemerintah provinsi dan DPRD dalam memastikan keselamatan warga serta percepatan penanganan pascabencana. Kehadiran wakil rakyat di lokasi menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja penanganan bencana di daerah.
Di lokasi kejadian, Gubernur Dedi Mulyadi meminta jajaran Dinas PUPR dan BPBD Provinsi Jawa Barat segera melakukan langkah teknis, terutama stabilisasi lereng dan pengamanan area rawan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya longsor susulan yang dapat memperluas dampak dan membahayakan pemukiman warga.
Hj. Sri Dewi Anggraini menilai, wilayah Cisarua merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan agar penanganan tidak bersifat sementara.
“Sebagai wakil rakyat dari KBB, saya berkewajiban memastikan penanganan bencana ini berjalan cepat dan tepat. DPRD Jawa Barat akan mengawal penyaluran bantuan darurat, pemulihan akses warga, hingga rehabilitasi infrastruktur agar masuk dalam prioritas anggaran,” kata Sri Dewi.
Selain meninjau langsung titik longsor, rombongan juga menyambangi posko pengungsian untuk berdialog dengan warga terdampak. Dalam kesempatan tersebut, Sri Dewi mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga kejelasan rencana penanganan lanjutan.
Ia menegaskan, DPRD Jabar akan membawa hasil peninjauan lapangan ini ke dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi, khususnya terkait penguatan mitigasi bencana di kawasan rawan longsor di Bandung Barat.
Melalui keterlibatan langsung di lapangan, DPRD Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya dalam perumusan kebijakan, tetapi juga dalam memastikan perlindungan dan keselamatan masyarakat saat menghadapi situasi darurat akibat bencana alam.
