MAJALENGKA, MATAINVESTIGASI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM, saat memimpin kegiatan pengawasan di GOR Aula Tunas Harapan, Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jumat (7/11/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan itu, Ineu berdialog langsung dan menampung berbagai aspirasi terkait persoalan publik di tingkat desa. Isu yang mencuat beragam — mulai dari pelayanan administrasi, infrastruktur jalan, air bersih, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Pelayanan publik adalah wajah utama pemerintahan. Kalau masyarakat merasa dilayani dengan mudah dan adil, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh, dan kesejahteraan bisa tercapai,” ujar Ineu.
Menurut Ineu, pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam paradigma pembangunan yang hanya menonjolkan proyek fisik. Pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.
“Pembangunan fisik penting, tapi tidak boleh mengabaikan pelayanan dasar. Pemerintah harus hadir di setiap ruang kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Ineu menambahkan, seluruh masukan yang disampaikan warga Majalengka akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD Jabar dalam menjalankan.
