JAKARTA, MATAINVESTIGASI.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan langkah mengejutkan dengan merombak lima posisi menteri di kabinetnya setelah gelombang protes besar yang menelan korban jiwa terkait polemik tunjangan rumah anggota DPR yang dinilai berlebihan di tengah tekanan ekonomi rakyat. Rabu (01/10/2025)
Keputusan pergantian ini diumumkan secara resmi melalui Sekretariat Negara dan langsung disambut berbagai reaksi publik, mulai dari dukungan terhadap upaya pemulihan kepercayaan, hingga kritik yang menilai langkah ini hanya sekadar “damage control” politik.
Protes besar yang terjadi di sejumlah kota pada awal September lalu dipicu oleh kebijakan DPR yang menyetujui tunjangan rumah anggota parlemen sebesar Rp 50 juta per bulan. Di tengah meningkatnya harga bahan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat, keputusan tersebut memicu amarah publik.
Demonstrasi yang awalnya damai berujung bentrok di beberapa daerah dan menyebabkan korban jiwa, memaksa pemerintah untuk turun tangan cepat.
Dalam reshuffle yang diumumkan pada 9 September 2025, Presiden Prabowo mengganti beberapa posisi penting di kabinet, termasuk:
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom senior yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala LPS.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam): diganti dengan sosok berlatar militer yang dekat dengan lingkaran istana.
Tiga kementerian lain yang mengalami perubahan antara lain sektor sosial, perdagangan, dan perhubungan.
Pemerintah menyebut pergantian ini sebagai upaya memperkuat stabilitas nasional dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca-protes.
Namun, sejumlah analis menilai langkah tersebut bukan semata strategi penyelamatan kinerja kabinet.
“Pergantian ini lebih condong sebagai upaya memperkokoh loyalitas politik di tubuh pemerintahan, terutama menjelang konsolidasi anggaran nasional dan rencana kebijakan fiskal baru,” ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Hermawan Santoso, saat dihubungi oleh awak media.
Ia menambahkan, penggantian Sri Mulyani juga dapat diartikan sebagai pergeseran arah kebijakan fiskal yang lebih populis, di mana pemerintah berupaya menenangkan publik melalui program bantuan dan subsidi baru.
Di media sosial, isu reshuffle ini menjadi trending dengan tagar #GantiMenteriGantiNasib.
Sebagian masyarakat menyambut positif langkah cepat Presiden Prabowo, namun banyak juga yang menilai pergantian menteri tidak akan membawa perubahan berarti tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan DPR dan transparansi anggaran.
Sementara itu, organisasi masyarakat sipil menuntut agar pemerintah lebih terbuka dalam penggunaan dana publik dan menghentikan praktik kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.
Langkah Presiden Prabowo merombak kabinet bisa jadi merupakan bagian dari strategi pemulihan legitimasi pemerintah setelah rentetan krisis sosial.
Namun, efektivitas reshuffle ini akan sangat bergantung pada kemampuan kabinet baru merespons kebutuhan rakyat, bukan sekadar meredam gejolak politik sesaat.
Jika tidak diiringi reformasi nyata, pergantian ini bisa berakhir hanya sebagai pergantian wajah tanpa perubahan arah.