BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Jawa Barat mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola langsung oleh kantin sekolah, pondok pesantren, dan posyandu. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya kasus keracunan makanan yang tercatat di provinsi ini, yang menjadi salah satu provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi di Indonesia.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, menjelaskan bahwa pengelolaan mandiri oleh sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan keamanan program. “Sekolah sebaiknya mengelola program MBG secara langsung dengan mendirikan dapur atau kantin sendiri. Dengan cara ini, sekolah dapat memberdayakan komunitasnya sekaligus memastikan keamanan makanan bagi siswa,” ujarnya di Bandung, Rabu (22/10/2025).
Menurut Aceng, salah satu masalah utama dalam program MBG selama ini adalah lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kurangnya profesionalitas tenaga pengelola, serta sistem seleksi dapur penyedia MBG yang belum optimal. Hal ini, menurutnya, menjadi faktor penyebab terjadinya insiden keracunan yang merugikan siswa.
Dengan mengubah kantin sekolah menjadi dapur MBG, setiap sekolah bisa langsung mengontrol kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan. Pendekatan ini juga memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan menu dengan kebutuhan gizi anak sesuai usia, sehingga program MBG tidak hanya aman, tapi juga bergizi.
Usulan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, yang menilai pengelolaan mandiri oleh sekolah sebagai solusi efektif untuk meningkatkan kualitas dan keamanan program MBG. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar sekolah, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pengawasan kualitas makanan.
DPRD Jabar menekankan bahwa program MBG adalah hak anak untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Dengan pengelolaan mandiri di tingkat sekolah, risiko keracunan dapat diminimalisir, dan manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh siswa di Jawa Barat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD Jabar untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran, serta memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.