BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Anggota DPRD Jawa Barat, Faisyal, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, partisipasi publik akan memastikan regulasi yang disusun tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia menilai, ruang partisipasi yang luas akan melahirkan produk hukum yang lebih berkualitas, aspiratif, dan implementatif. Karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Kami berharap Raperda ini mampu menciptakan harmoni antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, meningkatkan mutu regulasi lokal, mencegah tumpang tindih norma, serta memberi ruang bagi pengakuan terhadap kekhasan dan kearifan lokal Jawa Barat,” ujar Faisyal.
Ia berharap Raperda yang tengah dibahas tidak hanya menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan, tetapi juga mampu menjaga identitas daerah melalui penguatan nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Jawa Barat.