BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Gelombang aksi pembegalan yang kembali menjadi sorotan di sejumlah daerah di Jawa Barat memicu lahirnya berbagai langkah penanganan. Salah satunya adalah kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara berhadiah bagi masyarakat yang memberikan informasi hingga membantu mengungkap pelaku kejahatan jalanan.
Respons terhadap kebijakan tersebut datang dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan. Ia menilai langkah gubernur merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keresahan masyarakat yang selama ini dihantui aksi kriminal di jalanan. Namun, di balik dukungan itu, DPRD mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan tafsir yang keliru mengenai peran aparat penegak hukum.
Menurut Iwan, penanganan tindak pidana, mulai dari pengejaran hingga penindakan terhadap pelaku kejahatan, merupakan kewenangan yang melekat pada kepolisian dan aparat keamanan. Karena itu, skema sayembara harus diposisikan sebagai sarana memperkuat arus informasi dari masyarakat, bukan menggantikan fungsi aparat di lapangan.
“Kehadiran negara dan aparat keamanan di tengah masyarakat harus tetap menjadi benteng utama, tidak boleh tergantikan oleh skema aduan berhadiah,” ujar Iwan di Bandung, Jumat (24/7/2026).
Politisi Fraksi PKS tersebut menilai masyarakat memang memiliki peran penting dalam membantu menciptakan situasi keamanan. Namun, keterlibatan itu seharusnya sebatas memberikan informasi atau melaporkan keberadaan pelaku, bukan turun langsung melakukan pengejaran maupun penangkapan yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Ia mengingatkan, tanpa mekanisme dan petunjuk pelaksanaan yang jelas, kebijakan tersebut dapat memunculkan tindakan di luar koridor hukum, termasuk potensi aksi main hakim sendiri. Kondisi itu justru berisiko menciptakan persoalan baru dalam penegakan hukum.
Sebagai langkah yang dinilai lebih efektif, DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan kepolisian untuk meningkatkan kehadiran aparat di wilayah-wilayah rawan pembegalan. Penguatan patroli, baik secara terbuka maupun tertutup, terutama pada jam-jam yang rawan tindak kriminal, diyakini mampu memberikan efek pencegahan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat.
Selain itu, Iwan menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur pendukung keamanan. Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik-titik gelap serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dinilai akan membantu aparat dalam melakukan pemantauan, mempercepat identifikasi pelaku, hingga mendukung proses pembuktian saat penanganan perkara.
Ia memastikan DPRD Jawa Barat siap mengawal kebijakan anggaran yang diperlukan untuk memperkuat sistem keamanan daerah, termasuk pengadaan sarana pendukung dan peningkatan operasional patroli di seluruh kabupaten dan kota.
Di akhir pernyataannya, Iwan kembali menegaskan bahwa semangat yang dibangun melalui sayembara patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat. Namun, ia berharap penegakan hukum tetap berada di bawah kendali aparat agar kepastian hukum, kewibawaan negara, dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.
“Semangat Pak Gubernur sangat baik untuk memantik kepedulian. Namun, penegakan hukum dan penindakan tetap menjadi tugas utama aparat agar keteraturan hukum dan keselamatan warga tetap terjaga,” pungkasnya.