BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Di tengah perubahan zaman yang serba cepat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memilih untuk tidak berjalan, mereka berlari. Melalui visi besar “Jabar Istimewa” yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, pemerintah daerah ini berkomitmen menghadirkan birokrasi yang bukan hanya melayani, tetapi hadir, tanggap, dan manusiawi.
Transformasi itu digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, yang kini menjadi urat nadi digitalisasi pelayanan publik. Di balik layar, kerja mereka menghubungkan jutaan warga dengan pemerintah, menghadirkan sistem yang tak lagi kaku dan berjarak.
“Kalau tidak ikut berputar, ya tergilas,” ujar Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jabar, Nidar Nadrotan Naim, dalam talkshow Jabar Istimewa, Masyarakat Sejahtera di Bandung, Kamis (23/10/2025).
Melalui inovasi seperti Sapa Warga, Jabar Digital Academy, dan jabarprov.go.id, Diskominfo membuka jembatan dua arah antara pemerintah dan rakyat. Bukan sekadar kanal informasi, tapi juga tempat menampung keluh kesah, laporan, dan aspirasi warga.
Dari masalah ijazah yang ditahan, jalan berlubang, hingga kasus sosial yang tak tersentuh BPJS, semua kini bisa ditangani lebih cepat.
“Kalau ada warga butuh ambulans, kami kirimkan. Kalau tagihan rumah sakit tidak ditanggung BPJS, kami bantu bayarkan,” tegas Nidar.
Namun, ia tak menutup mata bahwa belum semua warga tersentuh teknologi. “Bagi masyarakat yang belum terpapar digital, mereka tetap bisa datang langsung ke Balai Pananggehan Gedung Sate atau Lembur Pakuan. Pemerintah tetap hadir di semua lini,” ujarnya.
Sementara itu, dari kursi legislatif, Komisi I DPRD Jawa Barat menjadi penjaga agar semangat “Jabar Istimewa” tak berhenti di tataran narasi.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tedy Rusmawan, menegaskan bahwa pelayanan publik yang istimewa harus dirasakan, bukan hanya didengar.
“Kami memaknai Jabar Istimewa sebagai ikhtiar melampaui standar biasa. Kami pastikan visi ini bukan slogan kosong,” ucapnya tegas.
Tedy menyoroti Balai Pananggehan sebagai simbol baru pelayanan publik yang terbuka dan responsif. Ia bahkan menceritakan pengalaman nyata ketika menerima aduan warga terkait anak yang menderita bronkitis akibat asap pembakaran telur asin.
“Sudah mengadu ke RT, RW, bahkan kepala desa, tapi tak ditanggapi. Akhirnya mereka datang ke Gedung Sate karena tahu dari media sosial Pak Gubernur,” kisahnya.
Menurut Tedy, hal itu menjadi bukti bahwa digitalisasi harus diimbangi dengan kehadiran nyata pemerintah. Ia pun mendorong agar setiap kabupaten dan kota meniru langkah provinsi dalam membangun sistem pengaduan cepat tanggap.
“Pelayanan publik bukan tentang aplikasi atau meja resepsionis, tapi tentang empati dan kecepatan. DPRD akan terus mengawasi agar spirit Jabar Istimewa benar-benar hidup,” pungkasnya.