BANDUNG — Anggota DPRD Jawa Barat Muhamad Sidkon Djampi mengapresiasi penyerahan Remisi Umum memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, Kota Bandung pada Senin (17/08/2026).
Pemberian pengurangan masa pidana tersebut dipandang sebagai instrumen motivasi agar para narapidana berbenah diri sebelum kembali ke lingkungan sosial.
Penyerahan remisi dalam jumlah besar ini dinilai tepat sasaran mengingat mayoritas warga binaan pemasyarakatan yang menerima potongan hukuman merupakan penduduk asli wilayah Jawa Barat.
Apresiasi Remisi Dan Dorongan Introspeksi Warga Binaan
DPRD Jawa Barat menilai pemberian remisi bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bentuk apresiasi negara atas komitmen warga binaan yang menunjukkan perbaikan perilaku selama menjalani masa hukuman. Momentum kemerdekaan ini harus dijadikan pijakan utama bagi para narapidana untuk mengasah kemandirian serta memutus rekam jejak kriminalitas.
Proses pembinaan yang berjalan di Lapas Banceuy diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia baru yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah.
“Saya merasa appreciate terhadap pemberian remisi tahun me ini yang jumlahnya juga cukup besar, cukup banyak. Sebagian besarnya mereka adalah warga Jawa Barat sendiri,” kata Anggota DPRD Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi.
Kebutuhan Sinergitas Lintas Lembaga Dan Dukungan Anggaran Provinsi
Keberhasilan pembinaan warga pemasyarakatan dinilai tidak dapat bertumpu secara parsial pada satu instansi semata. Sidkon menggarisbawahi perlunya integrasi kerja yang solid antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta Kanwil Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pengelola anggaran daerah.
Langkah kolaborasi lintas instansi ini krusial untuk menopang kebutuhan sarana pembinaan di dalam lapas. Sebagai pemegang hak penganggaran, DPRD Jawa Barat siap mem-backup alokasi dana APBD demi mendukung pemenuhan fasilitas serta program pelatihan kerja bagi warga binaan.
Kehadiran jajaran pimpinan daerah, termasuk kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat dalam agenda remisi tersebut, menjadi signal positif penguatan koordinasi antarlembaga pemerintahan di Jawa Barat.
“Ini kan sinergitas antar lembaga. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil-nya, kita sebagai Dewan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki anggaran. Bagaimana kebutuhan yang ada di sini yang bisa diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, kita harus mem-backup,” kata Anggota DPRD Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi. (chox)