BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM –- Penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang mencapai hampir Rp2,5 triliun ternyata tidak akan mengganggu pelayanan dasar masyarakat di Jawa Barat. Hal itu ditegaskan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip, yang memastikan bahwa kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial tetap menjadi prioritas utama.
“Pelayanan dasar ini tetap kami jaga. Artinya, anggaran yang menyentuh langsung masyarakat tidak akan dikurangi sedikit pun,” ujar Tetep Abdulatip kepada Wartawan, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Tetep Abdulatip, DPRD dan Pemprov Jabar telah menghitung secara cermat seluruh kebutuhan anggaran pelayanan dasar tersebut. Ia memastikan, efisiensi hanya dilakukan pada pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
“Yang kami efisiensikan itu lebih ke perjalanan dinas, baik di DPRD maupun di Pemprov. Tahun depan tidak ada perjalanan dinas ke luar provinsi, apalagi ke luar negeri. Bahkan ke Jakarta pun dibatasi hanya untuk urusan penting seperti konsultasi ke kementerian,” tegasnya.
Namun, Tetep tidak menutup mata bahwa pengurangan TKD ini akan menimbulkan efek domino terhadap sejumlah program pembangunan strategis Jawa Barat. Beberapa program percepatan pembangunan, kata dia, kemungkinan akan berjalan lebih lambat dari target semula.
“Bisa jadi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) nanti akan direvisi, meski hanya pada target pertumbuhan tahunan. Target lima tahunannya tetap tidak berubah. Kalau kondisi ekonomi membaik, kita bisa kejar kembali,” jelasnya.
Ia juga menyinggung soal penurunan porsi bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang kini berubah dari 70-30 menjadi 66-34. Menurutnya, hal ini akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.
“Ini memang berat, tapi kita harus realistis. Karena kalau pendapatan pajak juga menurun, tentu kita harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran,” tambah Tetep.
Dari sisi ekonomi, penurunan TKD diperkirakan bisa menekan target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun depan. Meski begitu, Tetep tetap optimistis beberapa sektor perekonomian masih bisa bertahan dan mencapai target yang ditetapkan.
“Banyak dinas sudah mengeluhkan hal yang sama. Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sekian persen, dibutuhkan anggaran sekian besar. Kalau anggarannya turun, wajar kalau hasilnya juga tidak bisa maksimal,” ujarnya menutup.
