Jakarta, MATAINVESTIGASI.COM – Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Said Abdullah menilai presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri dan menyarankan menggunakan Key Performance Indikator (KPI).
Tujuan Key Performance Indikator (KPI) itu sendiri adalah, membantu organisasi menilai kinerja saat ini, menentukan tindakan yang diperlukan, dan memantau kemajuan menuju target yang telah ditetapkan.
Hal ini agar Prabowo bisa mendapatkan kinerja terbaik dari para anak buahnya untuk melaksanakan program-program yang sudah direncanakan.
Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh presiden. Mereka adalah pembantu presiden dalam melaksanakan tugasnya. Maka apabila ada pergantian, hal itu harus berdasarkan kepentingan strategis Presiden.
“Dengan demikian, pergantian atau tidaknya menteri semata mata kepentingan strategis presiden,” kata Said kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).
Said menjelaskan presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantunya untuk melihat kinerja menteri.
Organisasi teknis itu di antaranya Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing-masing.
Organisasi itu nantinya bisa menyusun KPI yang tepat untuk para menteri.
“Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun Key Performance Indicator (KPI) untuk menilai seorang menteri performance kinerjanya atau tidak,” ujar Said.
Dengan demikian, kata Said, ukurannya jelas, ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timelinenya.
Semisal, menurut dia, KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri.
“Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama-sama memiliki pegangan yang jelas,” ucap Said.
Ia menilai penilaian kinerja berbasis KPI akan sangat bagus dan menteri yang terkena evaluasi tidak merasa dievaluasi secara sepihak.
“Dengan dasar demikian saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshufle karena kinerjanya yang tidak baik,” ungkap Said.