DPRD Jabar Dorong Penguatan Anggaran dan Tata Kelola PORPROV XV 2026, Targetkan Sukses Prestasi hingga Dampak Ekonomi

KOTA BEKASI, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Jawa Barat Tahun 2026. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat, tetapi juga dengan mendorong penguatan koordinasi antar pemerintah daerah, kesiapan sarana pendukung, serta tata kelola penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, usai meninjau kesiapan venue PORPROV XV di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Kamis (9/7/2026).

Hasbullah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PORPROV melalui APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Namun, berdasarkan hasil pembahasan dengan KONI Jawa Barat, kebutuhan anggaran masih perlu dievaluasi agar seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara optimal.

“Buktinya kita men-support penyelenggaraan PORPROV ini. Seluruh cabang olahraga dipertandingkan dan anggarannya juga sudah dialokasikan melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Namun apabila memang masih dirasakan kurang, tentu akan kami bahas kembali bersama TAPD pada perubahan anggaran, sehingga penyelenggaraan PORPROV dapat berjalan optimal,” ujar Hasbullah.

Ia menjelaskan, dukungan APBD Provinsi difokuskan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pertandingan, seperti operasional dewan juri, wasit, dan panitia pelaksana. Sementara itu, kebutuhan logistik serta transportasi lokal menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi tuan rumah maupun daerah pendukung.

“Dukungan APBD Provinsi difokuskan untuk membiayai penyelenggaraan pertandingan, termasuk kebutuhan dewan juri, wasit, dan panitia. Sementara itu, dukungan logistik dan transportasi lokal menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota penyelenggara,” kata Hasbullah.

Menurutnya, sebagai ajang olahraga terbesar tingkat provinsi yang diikuti kontingen dari 27 kabupaten dan kota, PORPROV memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pelaksanaannya berjalan lancar. Apabila dibutuhkan penambahan hibah kepada KONI Jawa Barat, mekanisme tersebut harus dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan pemerintah pusat apabila dipersyaratkan.

“Apabila diperlukan penambahan hibah kepada KONI Jawa Barat, mekanismenya harus dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persetujuan pemerintah pusat apabila diperlukan,” ucapnya.

Selain tiga tuan rumah utama, yakni Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor, sejumlah kabupaten dan kota lain juga akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa cabang olahraga. Karena itu, Hasbullah menilai seluruh daerah yang terlibat harus memiliki kesiapan anggaran, fasilitas, dan dukungan operasional yang memadai.

“Kita juga perlu memastikan daerah pendamping benar-benar siap. Jangan sampai menjadi lokasi pertandingan tetapi belum menyiapkan dukungan anggaran. Ini harus dikonsolidasikan melalui koordinasi bersama seluruh pemerintah daerah yang terlibat,” katanya.

Lebih lanjut, Hasbullah menilai PORPROV memiliki peran strategis dalam membangun sistem pembinaan olahraga di Jawa Barat. Ajang ini menjadi tahapan penting untuk menjaring atlet-atlet potensial yang nantinya dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON), sekaligus menjaga posisi Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan prestasi olahraga terbaik di Indonesia.

“PORPROV menjadi titik awal pembinaan atlet menuju PON. Jawa Barat harus mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya sejak sekarang agar mampu mempertahankan prestasi pada ajang nasional mendatang,” ungkapnya.

Di sisi lain, penyelenggaraan PORPROV yang berlangsung selama 13 hari juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi daerah penyelenggara. Kehadiran ribuan atlet, ofisial, panitia, dan masyarakat diperkirakan mampu menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, Hasbullah mendorong pemerintah daerah menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM di setiap venue pertandingan agar manfaat ekonomi dari ajang olahraga tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Momentum PORPROV harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Di setiap venue sebaiknya disediakan area khusus bagi UMKM dan pelaku usaha lokal agar mereka ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan event olahraga terbesar di Jawa Barat ini,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Hasbullah menegaskan bahwa keberhasilan PORPROV XV Jawa Barat tidak hanya diukur dari prestasi atlet atau kemeriahan penyelenggaraan. Menurutnya, keberhasilan juga harus tercermin dari tertibnya administrasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga tidak menimbulkan persoalan setelah kegiatan berakhir.

“Target kita ada tiga, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan yang berdampak pada perekonomian masyarakat, dan sukses administrasi. Ketiga hal tersebut harus berjalan beriringan agar PORPROV XV Jawa Barat benar-benar menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Jawa Barat,” pungkas Hasbullah.