KOTA BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Di tengah derasnya arus informasi dari media sosial yang kerap sulit terverifikasi, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menilai keberadaan lembaga penyiaran tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel, edukatif, dan mampu menjaga kualitas ruang publik digital.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam rangkaian Hari Penyiaran Daerah di Universitas Pasundan, Rabu (13/5/2026).
Dalam forum tersebut, Rafael menegaskan persoalan penyiaran saat ini bukan sekadar isu media, melainkan telah menjadi bagian dari kebutuhan strategis masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Karena itu, DPRD Jawa Barat memandang perlunya dukungan nyata terhadap lembaga penyiaran, baik melalui regulasi maupun penguatan anggaran.
“Ya kalau kami memandang memang persoalan-persoalan penyiaran penting untuk kami support ya, baik dalam bentuk regulasi maupun anggaran supaya lembaga penyiaran ini bisa menjadi lembaga yang didengar oleh publik,” ujar Rafael.
Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi edukasi, penyebaran informasi yang akurat, hingga kontrol sosial di tengah masyarakat. Peran tersebut dinilai semakin penting ketika media sosial kini menjadi konsumsi utama publik, khususnya generasi muda.
Rafael juga menyoroti pentingnya pengaturan terhadap konten di media sosial yang saat ini dinilai masih belum tertata secara maksimal. Namun demikian, ia menjelaskan kewenangan pembentukan regulasi terkait media sosial berada di tingkat nasional melalui Undang-Undang.
“Melalui forum ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap hasil kajian yang disusun KPID Jawa Barat dapat menjadi masukan strategis bagi penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat ekosistem penyiaran sekaligus menjaga ketahanan informasi di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet menjelaskan FGD tersebut merupakan lanjutan dari diskusi sebelumnya yang membahas perilaku Generasi Z dari sudut pandang psikologi penyiaran. Pada forum kali ini, pembahasan diperluas dengan pendekatan ketahanan nasional melalui konsep Pancagatra.
“Kalau sebelumnya kami melihat dari sisi psikologi, kognitif, dan afektif, kali ini perspektifnya lebih luas, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, ini penting karena berkaitan dengan ketahanan nasional,” ujar Adiyana.
Ia menilai dominasi media sosial saat ini perlu diimbangi dengan penguatan media penyiaran yang mampu menghadirkan informasi terpercaya dan bertanggung jawab. Terlebih, Generasi Z menjadi kelompok yang paling banyak terpapar arus informasi digital setiap harinya.
Karena itu, KPID Jawa Barat mendorong penguatan ekosistem penyiaran daerah agar tetap relevan dan mampu menjadi penyeimbang di tengah masifnya penyebaran informasi di platform media sosial.