BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Masa Reses II Tahun Anggaran 2025/2026 dimanfaatkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar I yang mencakup Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ia menemukan benang merah persoalan yang dihadapi warga, terutama menyangkut kebutuhan dasar di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Dalam dialog bersama masyarakat, Mamat mencatat sejumlah isu utama yang terus berulang, mulai dari layanan kesehatan melalui BPJS, Program Keluarga Harapan (PKH), akses pendidikan, kebutuhan sembako, hingga dukungan terhadap pelaku UMKM. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuat ketergantungan masyarakat terhadap program jaring pengaman sosial semakin tinggi.
“Persoalan yang muncul itu hampir sama, berkaitan dengan kebutuhan dasar. Artinya masyarakat saat ini masih sangat membutuhkan perlindungan sosial,” ujarnya.
Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih, penerangan lingkungan, serta layanan posyandu. Menurut Mamat, banyaknya program pemerintah yang sebenarnya sudah tersedia belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme yang ada.
Ia mencontohkan masih banyak warga yang belum memahami skema Universal Health Coverage (UHC), sehingga tidak optimal dalam memanfaatkan layanan kesehatan.
“Banyak masyarakat tidak tahu soal program. Misalnya di Bandung, ada yang kesulitan berobat padahal sudah punya UHC, tapi tidak tahu cara menggunakannya,” ungkapnya.
Permasalahan tersebut, lanjut Mamat, diperparah oleh kebiasaan masyarakat yang langsung mendatangi rumah sakit tanpa melalui prosedur rujukan berjenjang. Akibatnya, layanan yang diterima tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Begitu sakit langsung ke UGD pakai BPJS. Saat rawat jalan tidak ter-cover karena tidak sesuai mekanisme, harusnya melalui puskesmas dulu,” jelasnya.
Dalam pandangannya, pemerintah kewilayahan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Ia menegaskan pentingnya sosialisasi yang masif agar warga memahami alur dan hak mereka dalam mengakses layanan publik.
“Pencerahan itu harus diberikan oleh pemerintah kewilayahan supaya masyarakat tidak salah langkah,” tegasnya.
Lebih jauh, Mamat juga mendorong penguatan peran Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ia menilai, selama ini Puskesmas belum dimanfaatkan secara optimal karena masih dipandang sebagai layanan terbatas.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas agar mampu berfungsi sebagai “rumah sakit mini” dengan layanan yang lebih komprehensif.
“Pelayanan di puskesmas harus ditingkatkan. Jangan hanya standar, tapi bisa menjadi rujukan awal yang benar-benar dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Dengan penguatan fungsi tersebut, Mamat berharap masyarakat dapat terbiasa mengakses layanan kesehatan melalui Puskesmas terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit. Hal ini dinilai penting untuk memastikan sistem rujukan berjalan efektif sekaligus memaksimalkan manfaat pembiayaan melalui BPJS Kesehatan.