SUMEDANG, MATAINVESTIGASI.COM — Upaya pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja terus digencarkan di berbagai sektor. Tujuannya adalah menekan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap pekerjaan yang layak.
Namun, DPRD Provinsi Jawa Barat menilai masih banyak tantangan di lapangan. Berdasarkan peninjauan dan aspirasi masyarakat di sejumlah daerah, perluasan lapangan kerja belum berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat, Heri Ukasah Sulaeman, dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik di Kabupaten Sumedang pekan lalu.
Heri mengungkapkan, keluhan datang dari kalangan muda, terutama lulusan SMA, SMK, dan sebagian sarjana. Banyak dari mereka yang kesulitan menembus dunia industri meski memiliki semangat tinggi untuk bekerja.
“Anak-anak muda semangatnya tinggi, tapi kesempatan kerja yang tersedia masih terbatas,” ujar Heri.
Ia menambahkan, sebagian industri di wilayah Sumedang justru lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan, sementara peluang bagi laki-laki masih sangat kecil.
“Kondisi ini harus dikaji lebih dalam. Bisa jadi karena faktor etos kerja atau karena struktur industri yang belum seimbang,” ujarnya.
Menurut DPRD Jabar, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci utama agar masyarakat dapat terserap di dunia industri. Namun, pelatihan kerja di daerah masih terbatas akibat minimnya anggaran dari APBD.
“Pelatihan kerja itu penting untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai, tapi kita terbentur anggaran,” jelas Heri.
Sebagai solusi, DPRD Jabar mendorong pemerintah provinsi menjalin sinergi dengan dunia usaha dan sektor swasta agar kebutuhan pelatihan dapat tetap terpenuhi tanpa harus bergantung penuh pada dana pemerintah.
“Kolaborasi dengan swasta harus diperkuat agar pelatihan tenaga kerja bisa berjalan berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga menilai pentingnya memperluas program kewirausahaan, terutama bagi kalangan laki-laki yang sulit terserap di sektor industri.
“Wirausaha bisa jadi jalan alternatif. Kalangan laki-laki perlu dibina agar mampu mandiri dan membuka lapangan kerja baru,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD Jabar turut menyoroti program Magang Nasional yang diluncurkan pemerintah pusat pada Oktober 2025 lalu. Program ini diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di kalangan sarjana serta memperkuat kompetensi mereka sebelum memasuki dunia kerja.
Heri menegaskan, keberhasilan program itu tak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah.
“Daerah harus aktif mensosialisasikan dan mengawal pelaksanaan program magang nasional agar benar-benar efektif,” pungkasnya.