BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan pentingnya pembenahan sistem penanggulangan bencana di Jabar. Dorongan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi bencana akibat cuaca ekstrem yang melanda berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Humaira Zahrotun Noor, mengatakan bahwa kondisi darurat bencana yang terjadi di sejumlah wilayah harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan semua unsur terkait.
“Penanganan bencana itu nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua instansi, dari tingkat desa sampai provinsi, harus bergerak dalam satu jalur koordinasi yang jelas,” tutur Humaira di Bandung.
Ia menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang tak menentu membuat kebutuhan akan sistem respons cepat semakin mendesak. Karena itu, BPBD Jabar diminta segera menyusun kerangka kerja penanggulangan yang lebih terstruktur, termasuk membangun pola komunikasi yang tanggap dan efisien.
Humaira menekankan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat dan relawan untuk ikut aktif memantau serta merespons potensi bencana.
“Kesiapsiagaan harus menyeluruh. Masyarakat, relawan, sampai perangkat daerah harus punya pemahaman yang sama soal mitigasi. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap dari sekarang,” ujarnya.
Sebagai ilustrasi, ia mencontohkan penanganan longsor di Arjasari, Kabupaten Bandung, yang menunjukkan bagaimana sinergi antarinstansi menjadi faktor utama keberhasilan upaya evakuasi.
“Semua pihak turun tangan. Respons cepat terjadi karena koordinasinya kuat, bahkan TNI dan Polri ikut mendukung dengan menyediakan alat berat untuk membantu pencarian korban,” jelasnya.
Komisi V DPRD Jabar berharap BPBD dapat mempercepat penyusunan langkah strategis dan memaksimalkan kolaborasi lintas sektor, agar penanganan bencana ke depan lebih terarah serta mampu meminimalkan kerugian yang terjadi.