BANJAR, MATAINVESTIGASI.COM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ika Siti Rahmatika, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah saat menghadiri kegiatan Musyawarah Ranting (Musran) partai di Kota Banjar, Senin (9/3/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Banjar tersebut berlangsung di Aula Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar. Agenda Musran itu juga dirangkaikan dengan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, Ika menyampaikan bahwa kehadiran unsur kedewanan dalam kegiatan partai merupakan bagian dari instruksi organisasi yang harus dijalankan oleh setiap kader yang memiliki mandat sebagai wakil rakyat. Melalui kegiatan seperti Musran, menurutnya, anggota legislatif dapat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di daerah.
“Sesuai instruksi partai, setiap kegiatan harus melibatkan unsur kedewanan. Dalam kegiatan ini saya menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ika.
Ia menjelaskan, selain menjadi momentum konsolidasi internal partai, kegiatan Musran juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang dialog dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Ika, pengawasan yang dilakukan DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelaksanaan program-program pemerintah itu perlu terus dipantau agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dari hasil pemantauan di sejumlah wilayah daerah pemilihannya, Ika mengungkapkan bahwa implementasi program pemerintah menunjukkan capaian yang beragam. Di beberapa daerah, program dinilai sudah berjalan cukup baik, namun di wilayah lain masih ditemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki.
Perbaikan tersebut, kata dia, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek pemenuhan gizi.
“Saya melihat ada yang sudah berjalan baik, tetapi ada juga yang masih perlu dievaluasi agar pelaksanaan program pemerintah dapat lebih optimal,” pungkasnya.
Melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung di tengah kegiatan partai dan masyarakat, DPRD Jawa Barat diharapkan dapat terus memantau jalannya program pemerintah sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat di daerah.