BANDUNG – Peningkatan daya saing komoditas unggulan Jawa Barat di pasar regional maupun nasional menuntut jaminan mutu produk yang teruji secara ketat. Kapasitas pengujian laboratorium yang belum optimal memicu urgensi pembenahan fasilitas teknis agar komoditas agro lokal memiliki daya tawar tinggi.

Evaluasi Fasilitas dan Dukungan Anggaran Legislatif

Kebutuhan pembenahan sarana pengujian mutu tersebut menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Jawa Barat ke UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro di Cinunuk, Kabupaten Bandung, Senin (27/7/2026).

Agen pengawasan ini dilakukan guna mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2026 sekaligus memetakan alokasi kebutuhan Tahun Anggaran 2027.

Pelayanan pengujian yang memadai memiliki peran vital dalam melindungi kepentingan pelaku usaha pertanian dan agroindustri.

Namun, pemenuhan standar pengujian mutakhir masih terhalang oleh keterbatasan infrastruktur pendukung serta belum modernnya perangkat laboratorium di lokasi tersebut.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kebutuhan penguatan infrastruktur, penambahan dan modernisasi peralatan laboratorium, serta dukungan anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang agro,” kata Lina Ruslinawati.

Peninjauan langsung sarana dan prasarana yang telah direhabilitasi pada anggaran berjalan menjadi tolok ukur penting untuk memastikan kemanfaatan fasilitas daerah.

Ketersediaan peralatan laboratorium berteknologi tinggi mutlak diperlukan agar sertifikasi mutu produk agro Jabar mampu bersaing di tengah pengetatan standar pasar global.

Penguatan Daya Saing dan Optimalisasi Layanan

Manajemen UPTD Balai Pengujian Cinunuk menyampaikan sejumlah kendala operasional yang berpotensi menghambat akselerasi pelayanan kepada pelaku usaha.

Hambatan teknis tersebut dinilai memerlukan intervensi kebijakan anggaran agar fungsi jaminan kualitas produk tidak mengendur.

“Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menerima berbagai masukan terkait tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai. Komisi II menilai bahwa peningkatan kapasitas UPTD menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung daya saing produk agro Jawa Barat,” kata Lina Ruslinawati.

Penyusunan alokasi anggaran pada tahun mendatang didorong untuk memprioritaskan penyempurnaan sarana laboratorium dan penambahan kapasitas operasional balai.

Skema pendanaan yang memadai diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pelaku usaha sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat luas.

“Sehingga, masyarakat Jawa Barat dapat merasakan manfaat secara langsung dari UPTD tersebut,” kata Lina Ruslinawati. (chox).