BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – DPRD Provinsi Jawa Barat melangkah lebih jauh dalam upaya menekan beban anggaran pemerintahan. Mulai November 2025, Sekretariat DPRD Jabar resmi menguji kebijakan Work From Home (WFH) bagi setengah dari total pegawainya.
Langkah ini menjadi salah satu bentuk transformasi birokrasi yang berorientasi pada efisiensi, tanpa mengurangi hak dan kinerja aparatur.
Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan pengeluaran operasional di lingkungan sekretariat.
“Kami ingin mengurangi jumlah pegawai yang hadir di kantor dengan harapan efisiensi terhadap penggunaan listrik, air, dan internet,” ujar Dodi dikutip dari Times Indonesia, Kamis (23/10/2025).
Dalam skema awal, sekitar 133 pegawai akan menjalani sistem rotasi: 50 persen bekerja dari rumah, sementara sisanya tetap melaksanakan tugas di kantor. Mekanisme ini dipantau langsung oleh Sekretariat DPRD agar tidak mengganggu kegiatan legislatif maupun pelayanan administrasi.
“Meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah, gaji dan hak kepegawaiannya tetap dibayarkan penuh. Tidak ada pengurangan sedikit pun,” tegas Dodi, seperti dilansir Jakartaterkini.id.
Selain kebijakan WFH, DPRD Jabar juga menyiapkan langkah-langkah efisiensi lain. Di antaranya:
• Pembatasan staf pendukung anggota dewan, dari sebelumnya satu orang per anggota menjadi rasio 1 staf untuk 5 anggota dewan.
• Pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi tambahan di gedung DPRD untuk menekan biaya listrik.
• Migrasi jaringan internet dari penyedia komersial ke layanan milik Kominfo, sehingga mengurangi biaya langganan tahunan.
• Pemanfaatan air tanah sebagai upaya menekan biaya air bersih.
Kebijakan ini disusun melalui evaluasi anggaran internal, di mana sebagian besar biaya operasional DPRD bersumber dari kebutuhan fasilitas dan utilitas gedung. Menurut laporan internal Sekretariat DPRD Jabar, langkah efisiensi ini diperkirakan dapat menghemat belasan persen dari anggaran tahunan operasional tanpa memangkas program prioritas.
Uji coba WFH akan berlangsung hingga akhir tahun 2025 dan dievaluasi pada awal 2026. DPRD Jabar menegaskan akan memperkuat sistem pelaporan digital agar kinerja pegawai tetap terukur meskipun sebagian bekerja dari rumah.
Kebijakan ini disambut positif oleh sejumlah pengamat kebijakan publik. Menurut mereka, langkah DPRD Jabar dapat menjadi model reformasi birokrasi daerah yang adaptif terhadap era digital, sekaligus menjawab tuntutan efisiensi yang selama ini sering menjadi kritik publik.
“Jika berhasil, langkah DPRD Jabar ini bisa menjadi preseden positif. Efisiensi bukan lagi soal pemangkasan, tapi transformasi cara kerja,” ujar analis kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Bandung.
Kebijakan WFH DPRD Jabar menandai babak baru dalam pengelolaan lembaga legislatif di tingkat daerah. Di saat banyak instansi publik masih berkutat pada pola kerja konvensional, DPRD Jabar memilih jalur inovatif: digitalisasi, efisiensi, dan transparansi.
Uji coba ini bukan hanya soal menekan biaya listrik dan air, tetapi soal bagaimana lembaga publik beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
Bila terbukti efektif, DPRD Jabar akan menjadi pelopor sistem kerja hybrid di pemerintahan daerah Indonesia.