Komisi V DPRD Jabar Kawal Ketat Sekolah Maung, Soroti Kesiapan Kurikulum hingga Teknis Pendaftaran di Kota Bogor

KOTA BOGOR, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat pelaksanaan program Sekolah Maung yang mulai dibuka di sejumlah sekolah di Kota Bogor. Pengawasan tersebut difokuskan pada kesiapan kurikulum, mekanisme pendaftaran peserta didik, hingga kesiapan teknis di lapangan agar program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu berjalan maksimal dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin program Sekolah Maung berjalan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang. Menurutnya, pengawasan dari DPRD dilakukan sejak tahap awal untuk memastikan seluruh aspek pendukung benar-benar siap sebelum program diterapkan secara luas.

Diketahui, pendaftaran program Sekolah Maung di Kota Bogor dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 Mei 2026 dan akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Bogor serta SMK Negeri 3 Kota Bogor.

Fetty menjelaskan, Komisi V DPRD Jabar saat ini terus memantau proses penyusunan kurikulum yang nantinya akan diterapkan dalam program tersebut, termasuk mengawasi alur penerimaan peserta didik dan syarat administrasi yang harus dipenuhi calon siswa.

“Kita dari Komisi V terus melakukan pengawasan, terutama bagian kurikulum yang akan diadakan di Sekolah Maung dan bagaimana pendaftaran, juga bagaimana flow atau alur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta didik,” ucapnya pada Senin, 25 Mei 2025.

Ia menilai, kehati-hatian dalam penyusunan konsep pendidikan menjadi hal penting agar Sekolah Maung tidak berjalan dengan kurikulum yang belum matang. DPRD, kata dia, tidak ingin kebijakan strategis di sektor pendidikan justru memunculkan persoalan akibat proses yang terlalu dipaksakan.

“Kita harus terus awasi sehingga jangan sampai Sekolah Maung kurikulumnya prematur dan terburu-buru. Jadi, memang harus kita kawal terus, baik di Disdik (Dinas Pendidikan) maupun di sekolah-sekolah di Jawa Barat, terutama di Kota Bogor,” tegasnya.

Selain aspek kurikulum, Komisi V juga menyoroti pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi program di lapangan. Fetty menegaskan, pengawalan tidak boleh berhenti hanya pada tahap pembukaan pendaftaran, melainkan harus terus dilakukan hingga program berjalan sepenuhnya.

Ia berharap program Sekolah Maung dapat menjadi inovasi pendidikan yang berjalan efektif dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Bagaimana perjalannya berjalan lancar, smooth dan bisa sesuai dengan harapan dari kita semua, harapan dari Pak Gubernur maupun dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, kita harus kawal program ini jangan sampai mandek di tengah-tengah, dan tidak hanya pendaftaran, begitu juga pelaksanaannya,” ungkapnya.