KOTA DEPOK, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi akses jalan menuju SMK Negeri 4 Kota Depok yang dinilai belum memadai dan berpotensi menghambat percepatan pembangunan sarana pendidikan di sekolah tersebut. DPRD menilai pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya berkutat pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga harus didukung infrastruktur penunjang yang memadai agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Hal tersebut terungkap saat Komisi V DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring sarana dan prasarana pendidikan di SMK Negeri 4 Kota Depok, Selasa (10/2/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan di daerah.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmat, mengatakan hasil peninjauan lapangan menunjukkan akses menuju sekolah masih berupa jalan tanah dengan lebar terbatas. Kondisi tersebut menyulitkan kendaraan proyek, terutama alat berat, untuk masuk ke lokasi pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan akses tersebut menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pembangunan gedung sekolah yang saat ini masih berlangsung.
“Perencanaan pembangunan gedung sekolah seharusnya dibarengi dengan perencanaan sarana pendukung seperti akses jalan. Jika aksesnya tidak memadai, maka proses pembangunan maupun pemanfaatan gedung nantinya akan terhambat,” ujar Hasbullah.
Ia menjelaskan, pembangunan gedung SMK Negeri 4 Depok telah berlangsung dalam beberapa tahap sejak tahun 2020 hingga 2025. Namun hingga saat ini akses menuju sekolah masih belum mengalami perbaikan signifikan, sehingga kendaraan besar sulit menjangkau area proyek.
Dengan kondisi jalan yang masih berupa tanah dan hanya dapat dilalui kendaraan kecil, mobilitas alat berat untuk mendukung pembangunan menjadi terbatas. Hal ini berpengaruh pada kecepatan pekerjaan serta berpotensi membuat target penyelesaian pembangunan mundur dari rencana awal.
“Ketika alat berat sulit masuk, tentu proses pembangunan tidak bisa berjalan maksimal. Hal ini yang kemudian berdampak pada lambatnya progres pekerjaan di lapangan,” katanya.
Sebagai solusi, Hasbullah menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penambahan lahan sekitar 3.000 meter persegi untuk membuka akses jalan yang lebih layak menuju sekolah. Selain memperlancar mobilitas kendaraan proyek, lahan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pintu gerbang sekolah yang lebih representatif.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sekolah yang dilakukan secara terintegrasi melalui satu pintu di Kantor Cabang Dinas (KCD). Dengan perencanaan yang terkoordinasi, pembangunan gedung sekolah dapat dirancang bersamaan dengan penyediaan sarana pendukung seperti akses jalan dan fasilitas lainnya.
Selain persoalan akses, Komisi V DPRD Jawa Barat turut mendorong agar proses tender proyek pembangunan pendidikan dapat dilakukan lebih awal. Menurut Hasbullah, proses lelang sebaiknya dimulai satu hingga dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan agar pelaksanaan proyek tidak terlambat.
“Jika proses perencanaan dan tender dimulai lebih awal, maka pembangunan dapat langsung berjalan pada awal tahun anggaran. Dengan begitu sekolah dapat segera dimanfaatkan tanpa harus menunggu hingga melewati dua tahun anggaran,” ujarnya.