Kabupaten Pangandaran, MATAINVESTIGASI.COM – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menunjukkan perhatian seriusnya pada sektor pertanian. Kali ini, sorotan ditujukan pada Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian (UPTD) di Padaherang, yang menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, masih menghadapi tantangan di bidang sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Senin (13/10/2025).
Dalam kunjungan kerja, Lina menekankan bahwa kualitas pelayanan UPTD sangat bergantung pada keberadaan tenaga ahli yang memadai. “Sumber daya manusia adalah kunci agar program mekanisasi pertanian berjalan optimal. Jika pegawai terbatas, dampak pada petani di lima wilayah kerja tentu akan kurang maksimal,” ujar Lina.
UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Padaherang membawahi lima wilayah Satpel: Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Sayangnya, satuan brigade perlindungan tanaman pangan hortikultura hanya memiliki satu orang pegawai untuk melayani kelima wilayah tersebut. Kondisi ini membuat Lina menegaskan pentingnya penambahan tenaga di sektor kritis.
Selain masalah SDM, infrastruktur dan peralatan balai juga menjadi fokus perhatian. Beberapa fasilitas membutuhkan perbaikan, termasuk alat servis untuk perbaikan alsintan (alat dan mesin pertanian) milik petani. Lina menekankan bahwa peralatan yang memadai sangat penting agar Balai bisa mendukung produktivitas petani secara nyata.
“Balai ini memiliki tiga fungsi penting: brigade perlindungan tanaman pangan hortikultura, mekanisasi pertanian, dan balai sertifikasi tanaman pangan hortikultura. Semua fungsi ini harus didukung dengan tenaga dan fasilitas yang memadai,” kata Lina.
Komisi II DPRD Jabar mendukung langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja UPTD ini. Dengan penambahan pegawai dan peralatan yang tepat, diharapkan Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Padaherang dapat bekerja lebih maksimal, sehingga program pembangunan pertanian di lima wilayah yang dibawahi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.
“Kami ingin Balai ini bukan sekadar administrasi, tapi benar-benar menjadi pusat layanan bagi petani. Jika SDM dan fasilitas lengkap, produktivitas pertanian akan meningkat dan petani lebih terbantu,” pungkas Lina.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum bagi DPRD Jabar untuk menegaskan komitmen mereka: memastikan sektor pertanian di Jawa Barat terus berkembang, dengan dukungan teknologi, mekanisasi, dan sumber daya manusia yang memadai.