KOTA TASIKMALAYA, MATAINVESTIGASI.COM — Dorongan agar Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Barat naik kelas kembali menguat. Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menilai, potensi IKM khususnya di Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya ditopang kebijakan yang komprehensif, terutama dalam hal perizinan, pembinaan, dan akses pasar. Senin (27/04/2026).
Dalam kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, menegaskan bahwa IKM bukan sekadar sektor pelengkap, melainkan fondasi ekonomi daerah yang nyata. Selain menjaga identitas produk lokal, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.
“Pemerintah harus melihat bahwa ada pelaku IKM yang patut kita apresiasi. Selain mengangkat khas Tasik, sektor ini juga menyerap tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat dapat bekerja dan berdaya di daerahnya sendiri,” ujar Lina.
Namun, menurutnya, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kehadiran pemerintah yang responsif. Ia menilai masih ada jarak antara pelaku usaha di lapangan dengan kebijakan yang dirancang.
“Kita harus melihat bagaimana kebutuhan pelaku IKM dan bagaimana pemerintah menaungi mereka. Jangan sampai produk mereka sudah dikenal luas, tetapi pemerintah justru tidak mengetahui potensi besar yang ada di masyarakat,” tambahnya.
Sejumlah persoalan klasik masih membayangi pelaku IKM, mulai dari persaingan pasar yang semakin kompetitif hingga ketidakstabilan pasokan bahan baku. Kondisi ini dinilai membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data lapangan.
“Kita harus mengetahui secara holistik permasalahan yang dihadapi IKM, baik dari sisi pasar maupun bahan baku. Dengan begitu, intervensi kebijakan yang diberikan bisa tepat sasaran,” jelas Lina.
Komisi II DPRD Jabar juga mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas produksi IKM agar mampu bersaing di tingkat yang lebih luas. Salah satu fokus utama adalah membuka jalan bagi pelaku usaha lokal untuk menembus pasar ekspor, yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi sebagian besar IKM.
“Harapannya, IKM di Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya, tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor. Namun tentu diperlukan pendampingan dari pemerintah dalam memenuhi seluruh aspek perizinan dan standar yang dibutuhkan,” pungkasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap rencana program dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi lapangan diharapkan dapat memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil pelaku usaha, bukan sekadar administratif di atas kertas.