KOTA BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi perhatian DPRD Jawa Barat, khususnya terkait absennya pendamping khusus dari daerah. Kondisi ini dinilai krusial, mengingat karakteristik jemaah asal Jawa Barat yang didominasi kelompok lanjut usia.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Kementerian Agama, tahun ini Jawa Barat tidak mengirimkan pendamping seperti yang lazim dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal, keberadaan pendamping selama ini berperan penting dalam membantu jemaah, baik dalam aspek bimbingan ibadah maupun layanan kesehatan.
“Dari laporan Kementerian Agama, tahun ini Jawa Barat tidak mengirimkan pendamping. Padahal, hampir 30 persen jemaah kita adalah lansia. Artinya, dari 10 orang, ada tiga yang berusia lanjut. Kondisi ini jelas membutuhkan perhatian ekstra,” ujar Siti Muntamah dalam wawancara, Minggu 19 April 2026.
Menurutnya, komposisi jemaah yang didominasi lansia menuntut adanya pendekatan pelayanan yang lebih adaptif. Tanpa pendamping, potensi kelelahan fisik, keterbatasan mobilitas, hingga kesulitan dalam menjalankan rangkaian ibadah menjadi risiko yang tidak bisa diabaikan.
Karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong Kementerian Agama bersama Kementerian Haji untuk menghadirkan inovasi pelayanan yang lebih ramah jemaah. Upaya tersebut dinilai penting, mulai dari penguatan pendampingan kesehatan, penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai, hingga pembenahan sistem data jemaah.
“Validasi data jangan sampai bermasalah seperti tahun lalu. Ada kasus jemaah yang terdaftar berbeda dengan yang berangkat, sehingga menimbulkan pertanyaan dari pihak Arab Saudi. Hal ini harus disikapi dengan arif agar tidak terulang,” jelasnya.
Selain persoalan administratif, tantangan di lapangan juga menjadi perhatian. Dengan jumlah jemaah haji yang mencapai jutaan dari berbagai negara, sistem pelayanan dituntut mampu menjamin standar kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan secara menyeluruh, termasuk bagi jemaah asal Jawa Barat.
“Persiapan optimal harus dilakukan agar saat wukuf nanti jemaah dalam keadaan fit, bugar, dan siap berdoa. Itu inti dari ibadah haji yang mabrur,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Siti menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung kelancaran ibadah haji. Pemerintah daerah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam memastikan seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi.
“Mana yang wajib, mana yang sunah, harus jelas. Pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan,” tutup Siti.