Lewati ke konten
Bandung, Matainvestigasi.com – Menkopolhukam Mahfud MD angkat suara mengungkapkan terdapat dugaan tindak pidana terkait Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Hal ini sebagaimana temuan investigasi pihak Pemprov Jabar yang dilaporkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Minggu (25/06).
“Pertama terjadinya tindak pidana, ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menkopolhukam,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).
Namun, Mahfud belum mau menjelaskan secara rinci terkait tindak pidana yang ditemukan dalam laporan Ridwan Kamil. Mantan Ketua MK itu menyebut, dalam tindak pidananya itu ditujukan kepada perorangan, bukan lembaga.
Mahfud memastikan, terkait dugaan tindak pidana itu akan diserahkan kepada Polri.
“Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi.
Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan,” tegas Mahfud.
Selain dugaan tindak pidana, lanjut Mahud, juga akan memberikan sanksi berupa administratif kepada Pondok Pesantren Al Zaytun maupun kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam (YPI).
YPI merupakan lembaga pendidikan yang menaungi ponpes tersebut mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan perguruan tinggi.
Meski nantinya akan dikenakan sanksi administratif, Mahfud menyebut hak-hak daripada santri akan diupayakan untuk tetap terpenuhi.
“Hak para santri dan murid yang belajar di sana. seumpama dilakukan tindakan-tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang memiliki hak konstitusional, untuk belajar itu tetap berjalan.
Tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kami segera lakukan, tindakan hukum administrasinya, pidananya akan segera diproses,” papar Mahfud.
Meski begitu, Mahfud meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berkoordinasi kepada semua pihak guna menjaga kondusifitas atas polemik di Ponpes Al Zaytun. Baik ketertiban sosial maupun keamanannya.
“Tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat, kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan pak gubernur,” pungkasnya. (Red)
