BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Sebuah peringatan keras datang dari Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung. Ia mengungkapkan bahwa ribuan pelajar di Jabar, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu dan bersekolah di lembaga swasta tingkat SMA, SMK, dan MA kini berada dalam situasi genting. Mereka masih harus membayar biaya sekolah setiap bulan, sementara keluarga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Anak-anak di sekolah negeri bisa belajar gratis, tapi banyak siswa miskin di sekolah swasta yang tidak seberuntung itu. Mereka terseok-seok membayar SPP. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya tegas di Bandung, Jumat (14/11/2025).
Untung menuturkan bahwa selama ini diskursus pendidikan gratis kerap fokus pada sekolah negeri. Padahal, tidak sedikit pelajar dari keluarga miskin yang gagal masuk sekolah negeri dan akhirnya memilih sekolah swasta meski kondisi ekonomi tidak mendukung.
Ia mengingatkan bahwa isu ini bukan sekadar soal keadilan, tetapi soal masa depan generasi muda di Jawa Barat.
Program beasiswa Pemprov Jabar saat ini baru menyentuh Desil 1, kategori keluarga miskin ekstrem, dengan penerima sekitar 100 ribu siswa. Namun jumlah itu hanya “puncak gunung es”.
Untung mengungkapkan bahwa jika menghitung semua keluarga Desil 1 sampai Desil 4 yang menyekolahkan anaknya di swasta, angkanya mencapai sekitar 400 ribu siswa.
“Kita minta agar seluruh siswa miskin di sekolah swasta, Desil 1 sampai 4, benar-benar mendapat perhatian. Mereka semua membutuhkan bantuan, bukan hanya yang berada di kategori paling ekstrem,” tegas Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar tersebut.
Untung juga meminta agar pemerintah melakukan pendataan ulang hingga ke pelosok kabupaten dan kecamatan. Menurutnya, masih banyak keluarga yang seharusnya mendapat bantuan tetapi terlewat karena tidak terdata dengan baik.
“Kondisi sebagian besar dari mereka sangat mengkhawatirkan. Untuk makan saja susah, apalagi membayar sekolah. Kita tidak boleh membiarkan satu pun dari mereka tercecer,” jelas Sekretaris Depidar SOKSI Jabar ini.
Saat ini, Pemprov mengalokasikan Rp 1,2 juta per tahun untuk satu siswa penerima beasiswa Desil 1. Namun untuk menutup kebutuhan semua siswa dari Desil 1–4, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 600 miliar per tahun.
Angka ini menunjukkan jurang besar antara dana yang tersedia dan kebutuhan riil di lapangan. Untung menilai tambahan anggaran adalah kewajiban, bukan opsi, jika Jawa Barat ingin mencegah gelombang putus sekolah di kalangan keluarga miskin.
