BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Pembahasan APBD Jawa Barat 2026 kembali memasuki tahap krusial. Dalam rapat paripurna lanjutan, sejumlah fraksi di DPRD Jabar menyampaikan pandangan umum mereka sebagai respons atas Nota Pengantar Gubernur yang telah dipresentasikan awal November. Tahap ini sekaligus menjadi momentum bagi fraksi-fraksi untuk menegaskan arah prioritas pembangunan provinsi di tahun mendatang. Jumat (14/11/2025).
Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, mengungkapkan bahwa sesuai kesepakatan Badan Musyawarah, tiga fraksi ditunjuk untuk membacakan pandangan secara langsung: PDIP, PKB, dan Demokrat. Fraksi lain menyerahkan pandangan tertulis. Seluruh masukan ini selanjutnya akan direspons gubernur pada rapat paripurna 14 November 2025.
Fraksi PDIP, melalui Bayu Satya Prawira, menilai bahwa tahun anggaran 2026 bakal penuh tantangan, terutama terkait proses implementasi program prioritas. PDIP menekankan bahwa APBD bukan hanya dokumen keuangan, tetapi peta jalan untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan publik.
Beberapa fokus yang mereka soroti mencakup:
• Efektivitas penyerapan anggaran, karena Silpa yang menumpuk akan menghambat kinerja fiskal tahun berikutnya.
• Kedaulatan pangan dan penguatan sektor produksi agar Jawa Barat mampu lebih mandiri.
• Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai isu yang mendesak.
• Pemerataan pembangunan melalui konektivitas wilayah dan penguatan sektor unggulan.
• Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan, terutama di kawasan yang masih mengalami ketimpangan akses.
• Isu lingkungan, termasuk penanganan lahan kritis serta mitigasi bencana alam yang terus meningkat beberapa tahun terakhir.
Fraksi PDIP menegaskan bahwa tanpa fokus yang jelas, program prioritas mudah terjebak dalam seremonial tanpa percepatan konkret.
Fraksi PKB, lewat M. Lillah Sahrul Mubarok, membawa isu yang selama ini sering terpinggirkan dalam pembahasan anggaran: keberpihakan negara terhadap pesantren. Bagi PKB, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi pusat pembentukan karakter yang punya pengaruh besar terhadap struktur sosial Jabar.
Dukungan anggaran yang mereka soroti meliputi:
• Peningkatan sarana dan prasarana pesantren, mulai dari sanitasi, ruang belajar, hingga fasilitas vokasi.
• Pemberian insentif dan perlindungan sosial bagi guru ngaji, ustaz, dan tenaga keagamaan.
• Perluasan program beasiswa untuk santri agar mereka punya akses setara ke pendidikan tinggi.
• Penambahan formasi serta peningkatan kompetensi guru BK untuk menangani kebutuhan karakter dan kesehatan mental siswa.
PKB juga menyinggung hilangnya BPMU yang berdampak pada guru madrasah dan sekolah swasta. Mereka mendesak pemerintah memikirkan skema lain agar hak pendidik tetap terpenuhi.
Pandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Jenal Arifin lebih menitikberatkan pada stabilitas fiskal. Mereka mencermati proyeksi pendapatan daerah 2026 yang mencapai Rp28,78 triliun, sementara belanja ditetapkan sekitar Rp28,49 triliun. Meski terlihat seimbang, Demokrat menyoroti adanya sejumlah pos pendapatan yang justru mengalami penurunan target.
Beberapa catatan penting Demokrat antara lain:
• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, yang dinilai masih punya ruang kontribusi lebih besar.
• Peningkatan akurasi dan pembaruan data perpajakan daerah untuk menutup celah kebocoran.
• Publikasi dan penguatan data sumber daya daerah agar pendapatan transfer dapat meningkat secara terukur.
APBD harus diarahkan untuk mendorong belanja produktif: infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, pangan, dan penciptaan pekerjaan.
Demokrat menegaskan bahwa ketelitian dalam perencanaan pendapatan akan menentukan kekuatan APBD dan keberlanjutan program pembangunan sepanjang 2026.
(Fr)
