CIMAHI, MATAINVESTIGASI.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum., menegaskan bahwa akurasi data bukan sekadar angka administrasi, melainkan faktor krusial dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Pernyataan ini ia sampaikan saat melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Senin (06/10/2025).
Bagi Acep, keberhasilan program pemerintah di lapangan hanya bisa diukur dari manfaat yang benar-benar diterima oleh warga yang berhak. “Standar pelayanan dasar itu ukurannya sederhana: apakah bantuan pemerintah sudah tepat sasaran? Hari ini kita cek langsung di lapangan, keluhan utamanya masih seputar data,” ujarnya.
Ia menyoroti beberapa program penting, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, persoalan klasik muncul: data penerima yang belum mutakhir. Banyak warga berhak yang tidak tercatat, sementara ada yang sudah tidak layak tetapi masih tercatat sebagai penerima.
“Data penerima PIP, Rutilahu, dan BPJS PBI harus terus-menerus divalidasi dan diverifikasi. Jangan sampai ada hak warga yang hilang karena kelalaian administrasi. Pemerintah, dari tingkat kota hingga provinsi, harus serius membenahi ini untuk memastikan pemerataan,” tegas Acep.
Analisisnya lebih jauh menekankan bahwa ketidaktepatan data bukan hanya soal administrasi, tetapi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan. Bantuan yang tidak tepat sasaran berpotensi memperparah ketimpangan sosial dan mengurangi efektivitas program-program pemerintah.
Kegiatan pengawasan ini adalah fungsi konstitusional DPRD, memastikan setiap rupiah dari anggaran terealisasi menjadi manfaat nyata. Temuan lapangan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki tata kelola, agar program sosial benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami di DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga wajib mengawasi pelaksanaannya. Aspirasi dan fakta yang kami temukan di Cimahi hari ini, akan kami bawa sebagai catatan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya bisa lebih baik,” tutup Acep, menekankan pentingnya kesinambungan antara kebijakan dan implementasi.