SUMEDANG, MATAINVESTIGASI.COM — Suara langkah sepatu para anggota DPRD Jawa Barat menggema di halaman SMA Negeri Rancakalong, Senin (3/11/2025). Bangunan sekolah yang dulu terguncang gempa pada 2023 itu kini berdiri dengan dinding retak di beberapa sisi — saksi bisu dari bencana yang sempat membuat proses belajar mengajar terhenti sementara.
Namun di tengah kondisi itu, semangat untuk bangkit tak ikut runtuh. Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, H. Yomanius Untung, S.Pd, memimpin langsung kunjungan ke sekolah tersebut untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan aman, nyaman, dan layak bagi para siswa.
“Kami ingin memastikan kegiatan belajar mengajar di SMAN Rancakalong dapat berlangsung dengan baik dan aman bagi para siswa maupun guru. Kondisi pasca bencana ini harus jadi perhatian agar sarana yang rusak bisa segera masuk dalam rencana anggaran perubahan RKUA-PPAS 2025,” ujar Yomanius di lokasi.
Dari hasil peninjauan, tim Komisi V menemukan sejumlah titik yang masih memerlukan perbaikan mendesak, terutama di area belakang sekolah tempat benteng roboh akibat gempa. Laboratorium komputer juga masih belum memenuhi standar, membuat proses pembelajaran berbasis teknologi belum maksimal.
Anggota Komisi V, H. Zaini Shofari, S.H.I., M.I.Kom, menegaskan bahwa DPRD Jabar tidak ingin sekolah-sekolah terdampak bencana dibiarkan berjuang sendiri.
“Kami datang bukan hanya untuk melihat, tapi memastikan tindak lanjut nyata. Laboratorium komputer, ruang kelas, dan fasilitas pendukung lain harus segera ditingkatkan agar siswa bisa belajar dengan fasilitas yang layak,” tegas Zaini.
Kedatangan DPRD Jabar disambut penuh haru oleh pihak sekolah. Suherman, perwakilan SMAN Rancakalong, mengaku kunjungan tersebut menjadi bukti perhatian nyata pemerintah terhadap dunia pendidikan di daerah rawan bencana.
“Baru kali ini kami dikunjungi langsung oleh anggota DPRD Provinsi. Ini memberi semangat besar bagi kami untuk terus bangkit. Kami berharap hasil tinjauan ini ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di lapangan,” ujarnya.
Kunjungan ke SMAN Rancakalong menjadi simbol langkah konkret DPRD Jawa Barat dalam memastikan infrastruktur pendidikan yang terdampak bencana tidak terabaikan. Komisi V menegaskan, pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bangunan retak atau fasilitas rusak.
Dengan agenda pembahasan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, DPRD Jabar berkomitmen agar anggaran pemulihan fasilitas pendidikan di Sumedang dan wilayah terdampak lainnya benar-benar diprioritaskan.
“Sekolah bukan sekadar bangunan, tapi tempat lahirnya harapan. Kita wajib pastikan tempat itu berdiri kokoh, agar generasi muda bisa belajar tanpa rasa takut,” tutup Yomanius.