BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Raden Tedi, kembali menyoroti persoalan bencana yang terus berulang di berbagai wilayah Jabar, khususnya Baleendah, Kabupaten Bandung, yang menurutnya sudah masuk kategori daerah “langganan banjir” setiap tahun.
Tedi menegaskan bahwa pola penanganan saat ini tidak bisa lagi hanya bersifat reaktif atau sekadar menunggu bencana datang. Ia meminta pemerintah melihat persoalan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga sumber masalah dapat benar-benar terselesaikan.
“Bencana di Jabar ini, terutama Baleendah, memang sudah rutin. Ini harus dicari akar permasalahannya, bukan hanya di hilir, tapi hulunya juga,” ucap Tedi saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat (12/12).
Menurut Tedi, salah satu pemicu utama banjir berada pada kondisi Sungai Citarum yang tidak hanya membawa volume air besar, tetapi juga endapan lumpur dalam jumlah signifikan. Kondisi ini membuat normalisasi sungai harus dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Rata-rata sungainya itu bukan hanya air saja yang turun, tapi lumpurnya. Jadi normalisasi harus kerja sama antarwilayah. Sedimentasi juga harus segera diselesaikan BBWS,” tegasnya.
Tedi menilai bahwa tanpa penanganan struktural yang menyasar akar masalah, Baleendah akan terus terjebak dalam siklus bencana tahunan. Oleh sebab itu, DPRD mendorong harmonisasi program lintas daerah, terutama untuk merapikan persoalan di titik sumber.
“Memang harus dilihat sumbernya dari mana. Kalau penyebabnya pembalakan hutan atau alih fungsi lahan, harus segera dimitigasi di hulunya,” jelasnya,
Lebih jauh, Tedi menekankan pentingnya mengembalikan fungsi alam sebagaimana mestinya. Kawasan yang rawan longsor maupun banjir harus dipulihkan dengan pendekatan ekologis, termasuk penanaman kembali vegetasi.
“Kita kembalikan lagi fungsi alam ke alam. Daerah—daerah yang rawan harus segera dibenahi, dimulai dari penanaman baru,” ujarnya.
Selain itu, Tedi menyoroti pembangunan permukiman di kawasan perbukitan serta area resapan air. Menurutnya, pembangunan yang tidak terkendali justru memperparah kerentanan bencana.
“Penataan perumahan di bukit-bukit dan daerah resapan harus ditinjau ulang,” tutupnya.