BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Jawa Barat menegaskan dukungan sekaligus memberi sorotan kritis terhadap rencana penanganan banjir Bandung Raya yang digagas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Rencana tersebut mencakup pemulihan tata ruang kawasan hulu hingga pembangunan infrastruktur pengendali air.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Rafael Situmorang, menilai langkah awal yang ditempuh pemerintah provinsi sudah sejalan dengan kebutuhan ekologis Jawa Barat yang terus memburuk. Ia menekankan bahwa kondisi lingkungan saat ini tidak bisa lagi dibiarkan tanpa tindakan yang berani.
Rafael mengingatkan bahwa sejumlah daerah di Indonesia pernah mengalami bencana besar akibat kerusakan tata ruang, dan hal itu harus menjadi pelajaran bagi Jabar.
“Kerusakan lingkungan ini nyata. Kalau kita abai, potensi bencana besar bisa terulang dan menimbulkan korban,” ujar Rafael, Jumat (12/12/2025).
Namun di balik dukungannya, Rafael menyoroti bahwa kebijakan pemulihan tata ruang tidak boleh mengabaikan kondisi sosial masyarakat. Banyak kawasan yang ingin direstorasi kini telah berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi warga.
Menurutnya, penegakan aturan tata ruang tetap harus dilakukan, tetapi pemerintah perlu menyiapkan mekanisme yang adil agar masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan tersebut.
“Ini bukan hanya soal memperbaiki lingkungan. Ada kehidupan masyarakat di sana. Makanya dialog harus dibangun kuat,” tegasnya.
DPRD meminta Pemprov Jabar menghadirkan skema kompensasi dan solusi ekonomi yang konkret bagi warga terdampak, agar transisi kebijakan berjalan tanpa gejolak.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada aspek ekologis. Dampak sosialnya harus diselesaikan,” tambah Rafael.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan perlunya mengembalikan fungsi alamiah kawasan hulu Bandung Raya, termasuk lahan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sayur.
Menurut Dedi, perubahan fungsi lahan tersebut memperlemah struktur tanah dan meningkatkan sedimentasi yang berujung mengganggu aliran Sungai Citarum.