INDRAMAYU, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk mengawal rencana relokasi warga terdampak banjir rob di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Di tengah belum matangnya skema pendanaan jangka panjang, DPRD menilai pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi langkah paling rasional untuk menjawab kebutuhan darurat warga pesisir yang terus terdampak rob.
Anggota Komisi III sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Hj. Ratnawati, mengungkapkan bahwa DPRD akan segera melakukan pembahasan dan koordinasi internal guna memastikan kesiapan anggaran yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses relokasi warga Desa Eretan.
Menurutnya, BTT yang secara rutin dialokasikan setiap tahun memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat tanpa harus menunggu pengesahan anggaran baru yang prosesnya cukup panjang.
“Belanja Tidak Terduga itu memang kita siapkan setiap tahun. Sisa anggaran yang tidak terserap akan masuk ke BTT tahun berikutnya, termasuk 2025 dan 2026. Jadi kalau relokasi diarahkan menggunakan skema BTT, secara anggaran itu memungkinkan,” ujar Ratnawati, Jumat (19/12/2025).
DPRD Jabar, lanjut Ratnawati, tidak ingin penanganan banjir rob hanya berhenti pada bantuan sementara. Relokasi terhadap 207 Kepala Keluarga (KK) yang masuk prioritas awal harus dirancang sebagai solusi berkelanjutan agar warga memiliki hunian yang aman dan layak.
Ia menegaskan, DPRD akan mendorong sinergi lintas komisi serta kolaborasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perumahan Rakyat dan Dinas Sosial, agar program relokasi tidak hanya cepat dari sisi anggaran, tetapi juga tepat dari sisi perencanaan sosial dan lingkungan.
Menanggapi wacana pembangunan “Apartemen Nelayan” atau rumah susun (rusun) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Indramayu, DPRD Jabar memberikan dukungan penuh. Ratnawati menilai hunian vertikal merupakan solusi strategis, mengingat Indramayu memiliki keterbatasan lahan sekaligus peran penting sebagai lumbung pangan nasional.
“Kalau kita terus membangun perumahan horizontal, risiko pengurangan lahan pertanian sangat besar. Padahal Indramayu punya peran vital sebagai penyangga pangan. Konsep rumah susun justru menjadi solusi agar masyarakat bisa direlokasi tanpa mengorbankan lahan produktif,” jelasnya.
Terkait kekhawatiran adanya pemotongan Transfer Kas Daerah (TKD), DPRD Jabar tetap optimistis program penanganan bencana dan relokasi warga dapat berjalan. Ratnawati menyebut, selama pemerintah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan lain, pembangunan infrastruktur dan hunian warga tidak akan terganggu.
“Pemotongan TKD mudah-mudahan hanya sementara. Kita masih punya peluang meningkatkan pendapatan daerah, baik dari BUMD maupun Pajak Kendaraan Bermotor. Itu bisa menjadi penyangga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya.