BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Saeful Bahri mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah menghadapi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi di akhir tahun.
Menurut Saeful, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan pangan jelang Nataru hampir selalu berulang. Kondisi tersebut, kata dia, berisiko menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi harus hadir secara aktif melalui kebijakan intervensi ketika terjadi gejolak harga maupun inflasi di daerah. Kehadiran negara dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga yang tidak terkendali.
“Pemerintah, khususnya di tingkat provinsi, harus menyiapkan program-program konkret. Salah satunya seperti Gerakan Pangan Murah atau skema intervensi lain yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Saeful saat diwawancarai Tribun Jabar, Jumat (19/12/2025).
Saeful menjelaskan, program berbasis subsidi memungkinkan sejumlah komoditas strategis dijual dengan harga lebih terjangkau. Meski tidak sepenuhnya menekan harga di seluruh pasar, langkah tersebut dinilai efektif sebagai penahan laju kenaikan harga di tengah meningkatnya permintaan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa stabilisasi harga bukan sekadar urusan pasar, melainkan tanggung jawab negara. Ketika suatu wilayah mengalami lonjakan harga yang berujung inflasi, pemerintah wajib turun tangan dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Negara harus benar-benar hadir. Intervensi seperti gerakan pangan murah itu penting supaya masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” tandasnya.